Ada Mosi Tidak Percaya, Koalisi Pemerintah Montenegro Runtuh
Koalisi pemerintahan Montenegro pada Jumat (4/2/2022) dikabarkan runtuh setelah adanya mosi tidak percaya di tengah perselisihan internal. Dalam beberapa minggu terakhir ini, situasi di Montenegro sedang berada dalam kebuntuan politik.
1. Sebagian anggota parlemen lainnya memilih untuk memberikan suara abstain
Dilansir dari The Guardian, koalisi pemerintahan konservatif pro-Serbia di Montenegro
dikabarkan runtuh pada Jumat waktu setempat di tengah perselisihan internal, setelah parlemen mendukung mosi tidak percaya yang diajukan oleh mitra koalisi junior.
Anggota parlemen memberikan suara 43-11 mendukung mosi melawan pemerintah Perdana Menteri Montenegro, Zdravko Krivokapi, setelah berminggu-minggu terjadi kebuntuan politik.
Sedangkan anggota parlemen yang tersisa lainnya memilih abstain atau meninggalkan sesi sebelum pemungutan suara.
Krivokapi, yang juga merupakan seorang profesor universitas yang dekat dengan Gereja Ortodoks Serbia, telah memimpin koalisi ideologis campuran yang mencakup kelompok-kelompok pro-Serbia, serta beberapa partai kecil yang tidak senang dengan laju reformasi yang diperlukan untuk upaya negara kecil itu untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Pemungutan suara pada Jumat waktu setempat dilakukan kurang dari 2 tahun setelah koalisi Krivokapi berkuasa, menggantikan partai pro-Barat yang sudah lama berkuasa sebelumnya.
2. Koalisi mitra junior menyerukan pembentukan pemerintah minoritas
Mitra koalisi berselisih mengenai beberapa masalah, termasuk pengaruh pemerintahan populis Serbia dan gerejanya dalam urusan domestik Montenegro.
Para warga Montenegro tetap sangat terbagi atas apakah akan bergabung dengan Uni Eropa atau mencari hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga, Serbia, dan sekutunya, Rusia.
Mencari untuk memecahkan kebuntuan politik, mitra junior di pemerintahan mengajukan mosi tidak percaya dan mengusulkan agar pemerintah minoritas dibentuk.
Montenegro merupakan salah satu anggota NATO dan secara resmi telah meminta keanggotaan Uni Eropa. Kebuntuan pemerintah setempat telah menghentikan reformasi politik dan ekonomi.
Negara tersebut memang sudah lama dilanda perselisihan identitas, termasuk bentrokan pada tahun 2021 lalu ketika para demonstran yang menyebut diri mereka “patriot Montenegro” berusaha mencegah pelantikan pemimpin baru Gereja Ortodoks Serbia di Montenegro.
Belum diketahui secara pasti apakah atau kapan pemerintahan minoritas dapat dibentuk atau Montenegro akan menggelar Pemilu lebih cepat.
Hasil mana pun akan mendapatkan dukungan dari oposisi Partai Sosialis Demokrat (DPS), yang memerintah Montenegro selama 30 tahun sebelum digantikan oleh pemerintah Krivokapi usai Pemilu Montenegro pada Agustus 2020 lalu.
3. Kubu oposisi menyerukan diadakannya Pemilu lebih awal
Partai Black on White bersama anggota parlemen oposisi sebelumnya menolak proposal pemerintah untuk mempersingkat mandat parlemen sebagai cara untuk bergerak menuju Pemilu Montenegro lebih awal.
Wakil Perdana Menteri Montenegro serta pemimpin Black on White, Dritan Abazovic, mengatakan dia akan memulai negosiasi di dalam mayoritas yang berkuasa untuk membentuk pemerintahan baru.
“Pemerintah baru harus dibentuk sesegera mungkin dan calon Perdana Menteri yang baru bisa siapa saja dengan dukungan setidaknya 41 anggota parlemen dari total 81 kursi. Jika negosiasi gagal, kami akan melanjutkan ke Pemilu lebih cepat,” ungkap pernyataan dari Dritan Abazovic yang dilansir dari Balkaninsight.com.
Pemerintah Montenegro berada di bawah tekanan terus-menerus sejak awal dari blok koalisi terbesar yang berkuasa di dalamnya, Partai Front Demokratik, atas tuntutannya untuk menteri yang ditunjuk oleh partai yang berkuasa untuk menggantikan ahli non-partai.
Krisis politik dalam koalisi yang goyah kemudian meningkat pada (19/1/2022) lalu, ketika Partai Black on White dan partai-partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dengan mengatakan mereka perlu melihat apakah masih mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.
Usulan itu muncul setelah pada (17/1/2022) lalu, pemimpin Partai Black on White menyerukan pembentukan pemerintahan minoritas untuk mengatasi kebuntuan politik.
Salah satu pemimpin Partai Front Demokratik, Milan Knezevic, kemudian menuduh Krivokapic dan Abazovic mengkhianati hasil Pemilu Parlemen Montenegro 2020 lalu, yang mengakhiri kekuasaan panjang Partai DPS pimpinan sekaligus Presiden Montenegro, Milo Djukanovic.
Menurut konsitusi yang berlaku di Montenegro, Presiden Montenegro dapat mengusulkan penunjukan Perdana Menteri baru jika lebih dari 41 anggota parlemen menandatangani dukungan mereka di parlemen.
Karena semua partai oposisi mengumumkan bahwa mereka akan mendukung pemerintah minoritas, Presiden Montenegro mengatakan pada (2/2/2022) lalu bahwa Partai DPS sendiri juga dapat memilih pemerintah itu.
