53 Tewas dalam Kerusuhan Delhi, Polisi India Gagal Lindungi Minoritas Muslim
NEW DELHI – Kepolisian India dinilai telah gagal melindungi kelompok Muslim yang berdemonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan baru selama kerusuhan hebat di New Delhi beberapa waktu lalu.
Hal itu diungkapkan komisi yang ditunjuk pemerintah India untuk mempromosikan hak-hak agama minoritas agama India.
Setidaknya 53 orang, kebanyakan Muslim, tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka dalam kekerasan komunal terburuk di Ibu Kota India selama beberapa dekade.
Bentrokan meletus di tengah aksi protes atas undang-undang federal baru yang menetapkan jalan menuju kewarganegaraan bagi enam kelompok agama dari negara-negara tetangga kecuali Muslim. Para kritikus mengatakan undang-undang itu diskriminatif dan merusak konstitusi sekuler India.
Delhi Minorities Commission (DMC) mengatakan rumah, toko, dan kendaraan Muslim secara selektif menjadi sasaran selama kerusuhan yang meletus di timur laut Delhi pada Februari lalu ketika aksi protes terhadap Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) yang baru pecah di seluruh negeri.
Sebuah tim dari komisi itu mengatakan dalam laporan yang dirilis pada Kamis kemarin mengatakan secara keseluruhan, 11 masjid, lima madrasah atau sekolah agama, masjid dan pemakaman diserang dan dirusak.
“Tampaknya, untuk menghancurkan protes, dengan dukungan dari pemerintah dan polisi, sebuah rencana pembalasan dari para pemrotes pro-CAA dilakukan untuk memicu kekerasan dalam skala besar,” kata komisi itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (17/7/2020).
Komisi itu mengatakan polisi telah mendakwa umat Islam atas kekerasan itu meskipun mereka adalah korban terburuk.
Komisi minoritas mengatakan saksi berbicara tentang kegagalan polisi untuk campur tangan dalam kerusuhan.
“Banyak kesaksian yang dikumpulkan oleh Komite Pencari Fakta ini menceritakan laporan tentang tidak adanya tindakan polisi bahkan ketika kekerasan terjadi di hadapan mereka, atau polisi tidak datang meskipun telah dipanggil berulang kali,” bunyi laporan itu.
Namun juru bicara kepolisian Delhi Anil Mittal menolak tuduhan bias dan mengatakan polisi telah bertindak adil.
“Kami telah mengajukan 752 laporan informasi pertama, lebih dari 200 lembar dakwaan, menangkap lebih dari 1.400 orang sehubungan dengan kerusuhan. Kami juga telah membentuk tiga tim investigasi khusus dan masih terbuka untuk menerima pengaduan,” ujar Mittal.
Laporan itu juga menuduh beberapa pemimpin senior BJP seperti mantan anggota majelis legislatif Delhi Kapil Mishra memicu kekerasan pada 23 Februari itu, tetapi juru bicara partai mengatakan tidak ada dasar atas tuduhan tersebut.
“Ketika Kepolisian Delhi telah menyatakan di pengadilan bahwa Kapil Mishra tidak terbukti berperan, maka atas dasar apa DMC mengatakan ini,” kata juru bicara BJP Harish Khurana.
Para pengkritik pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan mereka telah mempromosikan Hindu-first India dan undang-undang kewarganegaraan bertujuan untuk semakin meminggirkan 170 juta Muslim di negara itu.
BJP menyangkal bias apa pun tetapi mengatakan pihaknya menentang memuaskan komunitas mana pun.
Rekomendasi yang dibuat dalam laporan komisi untuk melindungi hak-hak minoritas itu tidak mengikat.
