OPM Rilis Video Terbaru, Pilot Susi Air Kirim Pesan Menyentuh untuk Keluarga
OPM Rilis Video Terbaru, Pilot Susi Air Kirim Pesan Menyentuh untuk Keluarga
TEMPO.CO, Jakarta – Kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM merilis video terbaru pilot Susi Air, Phillip Mehrtens yang disandera sejak bulan lalu. Video yang disebarkan oleh kelompok separatis itu muncul sosok Mehrtens yang meminta PBB untuk menengahi konflik antara pemerintah Indonesia dan OPM.
“OPM meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menengahi antara Papua dan Indonesia. PBB diminta bekerja menuju kemerdekaan Papua,” kata Mehrtens dalam satu video. Ia mengulang komentar dalam pernyataan video sebelumnya, saat dia mengatakan hanya akan dibebaskan jika Papua merdeka.
Video itu belum bisa diverifikasi secara independen, ihwal di mana dan kapal video itu diambil. Sebby Sambom, juru bicara pemberontak, mengatakan mereka ditembak pada 6 Maret 2023.
Dalam video itu, pilot Susi Air Phillip Mehrtens membacakan pernyataan sambil duduk di hutan terbuka. Ia dikelilingi oleh sekelompok pria, beberapa dengan senjata dan satu lagi dengan busur.
Mehrtens mengenakan jaket biru, celana krem, dan topi lebar. Dia mengatakan telah diinstruksikan untuk membaca pernyataan yang berisi tuntutan baru dari OPM. “Pilot asing tidak boleh bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka,” kata Mehrtens.
Penyanderaan orang asing jarang terjadi di wilayah Papua. Namun konflik telah meningkat sejak 2018. Pemberontak meningkatkan serangan yang lebih mematikan dan lebih sering.
Di video lain, Mehrtens mengirimkan pesan cintanya kepada keluarga. Dia meminta kepada perusahaan penerbangan Susi Air, agar mengirimkan gajinya kepada anak istri untuk membayar makanan dan tagihan lain.
“Cobalah untuk tidak mengkhawatirkan saya, saya dirawat sebaik mungkin,” katanya. Dia menambahkan bahwa dia mendapatkan cukup makanan dan air, pakaian hangat, serta obat-obatan. “Semoga kita bisa segera bersama,” katanya.
Dalam video ketiga, seorang separatis meminta negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia untuk menghentikan kerja sama militer dengan Indonesia.
