Jepang Minta China Bebaskan Warganya yang Ditahan Tanpa Alasan Jelas
Jepang Minta China Bebaskan Warganya yang Ditahan Tanpa Alasan Jelas
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan dia meminta Beijing untuk membebaskan lebih awal warga negara Jepang yang ditahan selama pertemuan dengan diplomat China Qin Gang yang diadakan, Minggu, 2 April 2023.
Hayashi sedang mengunjungi China dan bertemu dengan timpalannya Qin, yang merupakan kunjungan perdana ke Beijing bagi seorang menteri luar negeri pemerintah Jepang lebih dari tiga tahun, ketika kedua negara berusaha mencari titik temu di tengah-tengah ketegangan regional yang meningkat.
“Saya mengajukan protes terhadap penahanan seorang Jepang di Beijing baru-baru ini, dan menegaskan posisi kami dalam masalah ini, termasuk pembebasan awal warga negara ini,” kata Hayashi kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Qin.
Ia menambahkan bahwa Jepang mencari transparansi atas proses legal menyangkut penahanan dan telah meminta China untuk menjamin lingkungan bisnis yang adil dan aman, tetapi tidak mengelaborasi reaksi China.
Kunjungan itu terjadi seminggu setelah juru bicara Astellas Pharma Inc mengatakan karyawannya ditahan di China untuk alasan yang tidak jelas. Setidaknya 16 orang berkebangsaan Jepang, tidak termasuk kasus ini, telah ditahan di China atas kecurigaan terlibat dalam kegiatan mata-mata sejak 2015, menurut Kyodo News.
Hayashi juga mengatakan ia menyampaikan keprihatinan Jepang atas meningkatnya kegiatan militer China, termasuk kedekatan dengan Rusia dan kehadiran maritimnya di Laut China Timur.
“Kami berdua menegaskan pentingnya terus berdialog tentang isu-isu termasuk keamanan nasional,” kata Hayashi, seraya menambahkan bahwa dia berbicara kepada Qin tentang “pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan.”
Ketegangan regional meningkat terkait Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri. China tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
Pemerintah yang dipilih secara demokratis di Taipei menolak klaim Beijing dan mengatakan hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Jepang juga mengajukan keluhan diplomatik pada Agustus setelah lima rudal balistik yang diluncurkan oleh militer China jatuh ke zona ekonomi eksklusif Jepang, di dekat pulau sengketa yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.
Meskipun Jepang dan China memiliki perbedaan-perbedaan, keduanya sepakat untuk memulai kembali pembicaraan dengan Korea Selatan, kata Hayashi, yang menyebut kesepakatan itu “sebuah pencapaian penting” dari pertemuannya dengan Qin.
“Kami sepakat untuk terus berkomunikasi secara erat di berbagai level, termasuk level menteri luar negeri dan pimpinan,” tambah Hayashi.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) November lalu, menandai pembicaraan tingkat kepemimpinan pertama dalam hampir tiga tahun.