Perpanjangan PPKM Darurat, Koordinasi Pusat dan Daerah Perlu Dibenahi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hinhha 25 Juli. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta menilai bahwa dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan kemaron, masih saja mendapat informasi dari derah adanya kekurangan pasokan oksigen, antren pasien di rumah sakit (RS), juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular Covid.
Oleh sebab itu Sukamta menyebut ada 3 prioritas yang harus disegera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat ini. “Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien covid. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).
Kedua, lanjut legislator asal Yogyakarta ini, yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM. Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.
Selanjutnya dam yang tidak kalah penting, kata Sukamta, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah, termasuk koordinasi pembenahan manajemen data Covid hingga tingkat daerah.
“Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Adapun pemerintah yang berencana membuka PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli jika kasus melandai, menurut Sukamta, ini menunjukkan pemerintah saat ini alami kebimbangan antara urusan kesehatan dengan ekonomi. Menurutnya berkali-kali pemerintah alami kebimbangan sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.
“Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian,” tandasnya.
