Senator AS Blokir Bantuan untuk Palestina
WASHINGTON – Seorang senator Amerika Serikat (AS) memblokir bantuan sebesar USD50 juta untuk Palestina yang telah dijanjikan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjanjikan bantuan setelah Israel memborbardir Jalur Gaza bulan Mei lalu.
Senator Republik James Risch menahan dana tersebut, yang telah disetujui oleh Kongres AS, menggunakan prosedur di bawah undang-undang AS tahun 2018. Ia mengklaim ini ingin memastikan dana tersebut tidak akan masuk ke Otoritas Palestina atau Hamas .
Para pendukung bantuan AS untuk Palestina mengatakan penahanan Risch atas dana tersebut bermotif politik dan pada akhirnya harus dicabut. Sekelompok besar politisi Partai Demokrat di DPR AS, yang dipimpin oleh Jamie Raskin, yang beragama Yahudi, telah menuntut Risch melepaskan bantuan tersebut.
Seorang juru bicara Risch mengkonfirmasi penahanan itu tetap berlaku meskipun ada banding untuk mencabutnya.
“Saya hanya tidak melihat pembenaran untuk menahan pengeluaran dana, selain dehumanisasi yang terus berlanjut, ejekan dan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza,” kata Ahmad Abuznaid, direktur eksekutif Kampanye AS untuk Hak Palestina.
“Ini adalah bagian dari hukuman kolektif yang konsisten terhadap rakyat Palestina, khususnya rakyat Gaza,” kata Abuznaid seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (23/6/2021).
Perselisihan di Kongres mengenai pendistribusian bantuan ke Gaza dan Tepi Barat yang diduduki menunjukkan bagaimana undang-undang pro-Israel yang diberlakukan selama pemerintahan Trump sebelumnya dapat menghambat upaya tim Biden yang baru untuk memoderasi konflik.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas pada 25 Mei berjanji Washington akan memberikan USD75 juta dalam pembangunan jangka panjang dan bantuan ekonomi kepada Palestina.Risch dan beberapa Republikan lainnya segera bergerak untuk memblokir sebagian besar dana tersebut, menuduh Otoritas Palestina (PA) menggunakan dana $150 juta yang diarahkan oleh Abbas untuk memberi kompensasi kepada keluarga Palestina yang membunuh orang Israel dalam beberapa tahun terakhir.
“Sayangnya, tepat setelah pemerintahan Biden mengumumkan bantuan tambahan ke Tepi Barat dan Gaza, Presiden PA Abbas mengeluarkan kompensasi syahid senilai USD42.000 kepada seorang teroris Jihad Islam Palestina yang menikam dua orang Israel hingga tewas pada tahun 2015. Ini keterlaluan,” tulis Risch dalam sebuah Surat 15 Juni menjelaskan penahanannya.
“Praktik menjijikkan ini sangat mengkhawatirkan saya dan harus dibenci oleh semua anggota Kongres,” tulis Risch.
Pada tahun 2018, Kongres AS meloloskan undang-undang baru, yang disebut “Taylor Force Act”, dinamai seorang mahasiswa pascasarjana Amerika yang dibunuh oleh seorang Palestina saat dalam perjalanan pertukaran pelajar di Israel. Undang-undang tersebut memungkinkan legislator untuk memotong bantuan ke Palestina jika itu terkait dengan kemampuan PA untuk melakukan pembayaran “martir”.
Pendukung Palestina di AS mengatakan bahwa, sementara Kongres secara teknis memiliki wewenang untuk meninjau USD50 juta yang diblokir, uang tersebut ditujukan untuk proyek dan pembangunan yang ditangani oleh organisasi non-pemerintah, bukan PA.
“Mengesampingkan masalah dengan Taylor Force Act, bantuan kemanusiaan yang dipegang Senator Risch, tidak memicu dan tidak terpengaruh oleh Taylor Force Act,” kata Huwaida Arraf, pengacara hak asasi manusia Palestina-Amerika di Detroit.
“Ini memalukan, tetapi tidak mengejutkan, bahwa senator begitu kejam menahan bantuan yang sangat dibutuhkan ini,” kata Arraf kepada Al Jazeera.
Pada tahun 2018, mantan Presiden Donald Trump memotong USD200 juta dalam bantuan AS yang ditujukan untuk badan bantuan PBB bagi pengungsi Palestina. Pemerintahan Biden pada bulan April mengumumkan bahwa mereka memulihkan bantuan USD150 juta untuk badan PBB tersebut. Dana tersebut tidak terhalang oleh Taylor Force Act.
Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan,” tulis Raskin dalam suratnya yang ditandatangani oleh 145 politisi Partai Demokrat yang mendesak Risch untuk tidak menunda bantuan AS.
“Bangunan terletak di atas puing-puing. Akses ke air bersih dan listrik masih sporadis atau tidak ada sama sekali. Kerawanan pangan menyebar. COVID-19 merajalela dan ribuan orang telah mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Besarnya krisis ini sangat mengejutkan,” sambungnya.
“(Setelah pemboman Israel pada bulan Mei) kita perlu membangun kembali perumahan sipil yang telah rusak, orang-orang kehilangan tempat tinggal,” kata Elizabeth Campbell, direktur kantor Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) kantor Washington yang telah mengeluarkan banding keadaan darurat untuk sumbangan.
“Kami perlu memberikan subsidi dan dukungan sewa kepada keluarga, sehingga rumah mereka dapat dibangun kembali,” kata Campbell kepada Al Jazeera.
Pada saat yang sama, kata Campbell, warga Palestina di Gaza yang menjadi sasaran bom Israel mengalami “penurunan yang menakutkan” dalam kesehatan psikologisl.
“Banyak, banyak, banyak orang di Gaza, termasuk anak-anak, telah menyaksikan anggota keluarga, teman, dan tetangga terbunuh,” pungkasnya.
Bahkan dengan bantuan itu, cakupan kebutuhan di wilayah Palestina sangat besar.
