Sekolah Tatap Muka Juli, Legislator PKB Dorong Percepatan Vaksin Tenaga Pendidik
JAKARTA – Kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dicanangkan pemerintah akan dimulai pada Juli mendatang atau satu bulan lagi, sementara banyak guru dan tenaga pendidik yang belum divaksinasi COVID-19 .
Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nur Yasin mendorong pemerintah segera mempercepat vaksinasi untuk para guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena, beberapa lembaga pendidikan di berbagai daerah sudah akan menerapkan PTM. Salah satunya di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang merencanakan PTM untuk SD, SMP, dan SMA pada 5 Juli 2021 mendatang.
“Pemerintah menyatakan bahwa tahun ajaran baru sudah dapat dimulai dengan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada Juli 2021 mendatang. Kebijakan ini berdasarkan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19,” ujar Nur Yasin kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).
“Pemerintah berpesan, silakan melakukan PTM, namun dengan prokes yang ketat dan jangan sampai ada klaster baru,” sambungnya.
Legislator Dapil Jawa Timur (Jatim) IV ini mendorong pemerintah agar mempercepat proses vaksinasi bagi para guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan utamanya bagi daerah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka khususnya di daerah pemilihannya di Kabupaten Jember.
Pasalnya, kata Nur Yasin, dari target vaksinasi nasional 181.5 juta orang hingga Desember 2021. Faktanya, per 25 Mei 2021, baru 15,3 juta orang yang melakukan vaksinsai dosis pertama, dan 10,1 juta orang vaksinasi dosis kedua atau sekitar 25,4 juta dosis yang disuntikkan, angka ini sangat jauh dari target tahap kedua yang seharusnya 40,3 juta dosis pada Juni 2021.
“Dengan adanya kasus masih banyaknya tenaga pendidik yang belum divaksin, saya meminta kepada pemerintah agar memepercepat dan mendahulukan proses vaksinasi untuk tenaga pendidik atau guru,” desak Nur Yasin.
Namun, dia pun memahami bahwa salah satu alasan keterlambatan proses vaksinasi ini karena faktor ketersediaan vaksin di pusat tidak sesuai target, setelah gagalnya 10,3 juta dosis vaksin AstraZeneca dari India batal dikirim ke Indonesia pada bulan Maret dan April lalu melalui skema Covax/GAVI.
Oleh karena itu, Nur Yasin juga meminta agar pemerintah tidak ketergantungan kepada vaksin impor, karena vaksin COVID-19 menjadi rebutan di seluruh dunia. Sehingga, pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada vaksin impor
“Saat RDP dengan Menkes, tegas saya sampaikan bahwa pemerintah harus mempercepat proses produksi Vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh 7 lembaga yaitu LBM Eijkman, LIPI, ITB, UNPAD, UI, UGM dan UNAIR. Bila perlu mereka kerja keras. Sehingga dengan begitu, persoalan masih banyaknya tenaga pendidikan yang belum divaksin, khususnya di Kabupaten Jember bisa teratasi dengan baik,” desak Bendahara Umum DPP PKB ini.
