Petinggi Demokrat Dapat Banyak Pertanyaan tentang Bahasa Tubuh Moeldoko
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mencermati jumpa pers Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Rabu 3 Februari 2021 mengenai isu upaya kudeta partainya. Pernyataan Moeldoko itu dinilai tidak jauh berbeda dengan penjelasannya pada tiga hari lalu.
“Penyangkalan, upaya mengecilkan serta ancaman halus yang beliau sampaikan sebenarnya sama sekali tidak membantu upaya komunikasi yang sehat, dan terbuka dalam ruang dialog demokrasi,” ujar Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (4/2/2021).
Dia mengaku pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan tentang bahasa tubuh Moeldoko yang dianggap tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan isi pernyataan yang dinilai kontradiktif. “Apa yang beliau sampaikan juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi kami yang menghadiri pertemuan serta fakta pengakuan yang kami dapatkan,” katanya.
“Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya,” tuturnya.Dia mengungkapkan, para kader Demokrat yang ditemui Moeldoko itu dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. “Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat. Inilah yang membuat mereka kemudian melaporkan pertemuan ini pada DPP,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan yang bertemu dengan Moeldoko itu adalah kader-kader Demokrat yang setia pada hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat Tahun 2020. “Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB. Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa,” tuturnya
Dia pun mengingatkan bahwa sebelumnya ada beberapa partai yang terlambat mengantisipasi, sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai. “Pada kasus kami, sejumlah mantan kader digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi kami Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet. “Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi,” jelasnya.
Dia menambahkan, walaupun mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, AHY memilih tidak menyebut nama Moeldoko secara terbuka untuk menghormati yang bersangkutan sebagai senior. Kata dia, AHY memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi.
“Kami mengapresiasi dukungan luar biasa dari para akademisi, pengamat politik, media, dan berbagai unsur masyarakat sipil lainnya, selain tentu saja dari para pengurus, kader, dan simpatisan. Mereka sama-sama sepakat, upaya pengambilalihan paksa ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan tidak boleh terjadi lagi,” imbuhnya.
Sayangnya, sambung dia, ruang dialog yang terbuka dan dijamin konstitusi ini tidak dimanfaatkan oleh Moeldoko untuk bersikap transparan dan akuntabel. “Yang kita dengar adalah penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman di sana-sini. Di sisi lain, upaya preventif yang dilakukan Ketua Umum kami dengan menyampaikan pernyataan terbuka berhasil menyurutkan upaya-upaya untuk menggalang suara bagi KLB,” ujarnya.
Dia berpendapat, seluruh DPD dan DPC, tanpa kecuali, menegaskan loyalitas dan kesetiaan mereka pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono serta kepengurusan DPP hasil kongres yang sah di tahun 2020. Jadi, kata dia, tidak ada persoalan atau perpecahan internal sebagaimana yang disorot sejumlah media.
“Bagi kami, ini adalah persoalan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak di luar partai untuk mengganggu partai kami, dengan memanfaatkan segelintir mantan kader yang tidak cukup percaya diri untuk berpolitik dengan cara mereka sendiri, dan bolak-balik berupaya merongrong soliditas serta integritas partai kami. Ini ancaman nyata bagi demokrasi,” katanya.Selain itu, dia menilai masalah yang tengah dihadapi partainya juga menjadi lampu kuning bagi partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat. Dia melanjutkan, Partai Demokrat masih memegang janji dan komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan Demokrasi Pancasila di negeri yang kita cintai ini.
“Kami membuka isu ini ke publik karena konstituen kami dan publik berhak tahu, tentang apa yang diam-diam diupayakan untuk mengganggu partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Semoga kita semua, memiliki komitmen kuat, untuk merawat dan menegakkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di bumi Indonesia tercinta. Mari, kita fokuskan energi kita, kembali bekerja membantu rakyat mengatasi pandemi dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” pungkasnya.
