Jenderal Min Aung Hlaing: Membantai Rohingya, Mengkudeta Aung San Suu Kyi
NAYPYIDAW – Ketegangan yang terjadi antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar berujung pada kudeta militer. Sejumlah pemimpin sipil Myanmar seperti Presiden Win Myint dan penerima Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi ditangkap pada Senin kemarin.
Jenderal Min Aung Hlaing mendadak menjadi sorotan dunia. Panglima Militer Myanmar itu menjadi otak dari kudeta militer yang terjadi di negara itu.
Lalu siapa sebenarnya Jenderal Min Aung Hlaing?
Jenderal Min Aung Hlaing adalah sosok yang berada di balik abadinya peran militer di Myanmar. Ia berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, ketika negara itu beralih ke demokrasi. Ketika Myanmar kembali ke pemrintahan militer di bawah kepemimpinannya, Min Aung Hlaing sekarang tampaknya akan memperluas kekuasaannya dan membentuk masa depan negara itu dalam waktu dekat.
Dikutip dari BBC, Selasa (2/2/2021), jenderal berusia 64 tahun itu menghabiskan seluruh karirnya di militer, di mana ia bergabung sebagai kadet. Seorang mantan mahasiswa hukum di Universitas Yangon, ia memasuki Akademi Layanan Pertahanan pada upaya ketiganya pada tahun 1974.
Prajurit infanteri yang relatif sederhana ini terus mendapatkan promosi reguler dan naik pangkat. Pada Maret 2011, ia dipilih untuk jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior, menggantikan pemimpin lama Than Shwe sebagai panglima tertinggi.
Ketika Min Aung Hlaing menjadi panglima militer, blogger dan penulis Myanmar Hla Oo – yang mengatakan bahwa mereka telah saling kenal di masa kanak-kanak – menggambarkannya sebagai seorang pejuang yang tangguh dalam pertempuran dari Tentara Burma yang brutal, tetapi juga memanggilnya sebagai sarjana dan pria yang serius.
Min Aung Hlaing memulai masa jabatannya sebagai panglima militer saat Myanmar beralih ke demokrasi pada tahun 2011 setelah beberapa dekade berada di bawah junta militer. Meski begitu, Tatmadaw tetap tertarik untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial meningkat ketika Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer memimpin pemerintahan.
Pada 2016, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi berkuasa, dia tampaknya beradaptasi dengan perubahan dengan bekerja dan tampil di acara publik bersamanya.
Terlepas dari perubahan tersebut, dia memastikan Tatmadaw terus memegang 25% kursi parlemen dan portofolio kabinet terkait keamanan, sambil menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer.
Pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan keras terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang menyebabkan banyak Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar.
Panglima militer itu dikutuk secara internasional atas tuduhan “genosida”, dan pada Agustus 2018 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan: “Para jenderal militer tertinggi Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida. di utara Negara Bagian Rakhine, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan. ”
Menyusul pernyataan Dewan HAM PBB, Facebook menghapus akunnya, bersama dengan individu dan organisasi lain yang dikatakan telah melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara ini.
Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi dua kali kepadanya yaitu pada 2019 atas dugaan perannya dalam pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada Juli 2020 Inggris juga menjatuhkan sanksi padanya.
Myanmar menggelar pemilihan umum pada November 2020 dengan hasil kemenangan telak bagi NLD. Namun pada bulan-bulan berikutnya, Tatmadaw dan USDP yang didukung militer berulang kali menolak hasilnya.
USDP membuat tuduhan kecurangan pemilu yang meluas. Klaim tersebut ditolak oleh komisi pemilihan umum Myanmar menjelang sidang parlemen yang direncanakan pada 1 Februari untuk mengkonfirmasi pemerintahan baru.
Spekulasi kudeta tumbuh di tengah pertikaian antara pemerintah dan angkatan bersenjata. Pada 27 Januari Min Aung Hlaing memperingatkan bahwa konstitusi akan dihapus, jika tidak diikuti, mengutip contoh kudeta militer sebelumnya pada tahun 1962 dan 1988.
Kantornya tampaknya membalikkan sikap ini pada 30 Januari, dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi.
Namun, pada pagi hari tanggal 1 Februari, Tatmadaw menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin senior lainnya, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun.
Min Aung Hlaing mengambil alih semua kekuasaan negara selama periode ini dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, dan segera memprioritaskan penyelidikan dugaan penyimpangan pemilu.
Pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dipimpinnya mengatakan akan menyelidiki klaim kecurangan dan mengadakan pemilihan baru, yang secara efektif membatalkan kemenangan NLD.
Min Aung Hlaing awalnya akan mundur sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tahun pada Juli tahun ini, tetapi sekarang telah memberikan dirinya setidaknya satu tahun lagi dalam kekuasaan – dan berpotensi lebih lama – dengan kembalinya Myanmar ke kekuasaan militer.
