Instruksi Mendagri Perpanjangan PPKM Pertegas Sanksi
JAKARTA – Instruksi mendagri yang baru akan diterbitkan menyusul adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . Pada PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021, PPKM diatur dalam Instruksi Mendagri No.1/2021.
Seperti diketahui, PPKM akan diperpanjang lagi tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan bahwa di instruksi mendagri yang baru hanya akan mengatur perpanjangan PPKM . Terkait dengan sanksi pelangaran protokol kesehatan saat PPKM dilaksanakan, akan dipertegas.
“Tidak ada aturan baru, hanya memperpanjang saja, sekaligus evaluasi jika ada pertambahan daerah dan penegasan sanksi,” katanya saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).
Soal sanksi juga sempat disinggung dalam Instruksi Mendagri No.1/2021 poin 6 yakni jika diperlukan dapat membuat peraturan kepala daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.
Syafrizal mengatakan bahwa penegasan di instruksi mendagri yang baru nantinya lebih menekankan pada peningkatan pelaksanaan dan pengawasan. “Kita menginstruksikan kepada daerah agar menerapkan sanksi jika melanggar prokes. Misalkan jika melanggar jam operasional tempat publik maka tempatnya didenda atau ditutup,” pungkasnya.
