Saudi Konfirmasi Banyak Imam Dipecat karena Ogah Nyatakan Ikhwanul Muslimin Teroris
RIYADH – Menteri Urusan Islam Arab Saudi , Abdullatif bin Abdulaziz al-Sheikh, mengonfirmasi bahwa banyak imam dipecat setelah gagal mengikuti arahan kementerian untuk menjelaskan kepada publik bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris.
Menurutnya, para imam dan pengkhotbah yang dipecat gagal memperingatkan warga terhadap bahaya kelompok itu beserta ideologinya.
Al-Sheikh kepada Al Arabiya pada Selasa (22/12/2020) mengatakan sejatinya kementerian tidak ingin menangguhkan atau memecat salah satu karyawan mereka. Hanya saja, kementerian menekankan pentingnya pekerjaan ulama dan pemberi khotbah.
“Laporan tentang beberapa imam yang dipecat itu benar. Ini karena kegagalan mereka melaksanakan arahan kementerian dalam menerbitkan pernyataan dari Dewan Cendekiawan Senior yang berkomentar dan menjelaskan kepada orang-orang tentang bahaya kelompok teroris Ikhwanul Muslimin ,” kata al-Sheikh.
“Tidak diragukan lagi bahwa pemecatan mereka bukan berarti mereka berasal dari Ikhwanul Muslimin atau pendukung ideologi ini, melainkan merupakan prosedur peraturan kementerian bagi mereka yang tidak melaksanakan arahan atau lambat dalam melaksanakannya akan ditiadakan dan digantikan oleh yang siap dan yang memenuhi syarat,” ujarnya.
Arab Saudi secara resmi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada tahun 2014.
Menurut Okaz dan surat kabar kembarnya, Saudi Gazette, Kementerian Urusan Islam dan Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan bersama-sama mengerjakan rencana untuk menasionalisasi pekerjaan imam dan muazin di tempat-tempat salat di kompleks komersial utama.
“Pertama, seperti yang Anda ketahui, Kementerian sangat tertarik dengan rumah Tuhan Yang Maha Esa dan sangat bergantung pada para imam dan da’i, dan siap untuk mendukung sejumlah besar da’i dengan pemikiran cemerlang dan mereka yang memiliki orientasi baik yang memenuhi persyaratan posisi imam, baik di masjid kecil atau besar. Sejumlah besar dari mereka dipersiapkan untuk pekerjaan terhormat ini, dan kementerian memiliki sejumlah besar kandidat tingkat lanjut yang tertarik dengan pekerjaan ini dan bersedia untuk menempati pekerjaan ini, termasuk banyak lulusan perguruan tinggi Syariah dan yang memiliki gelar master dan PhD dalam ilmu Syariah,” papar al-Sheikh.
