Jika Jadi Mensos dan Kinerjanya Oke, Risma Membayangi Puan di Pilpres 2024
JAKARTA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma disebut-sebut menjadi salah satu calon Menteri Sosial (Mensos) menggantikan rekan separtainya, Juliari Peter Batubara yang terjerat korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Namun, persoalan baru bakal dihadapi PDIP jika Risma jadi Mensos dan kinerjanya oke.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai Risma memang menjadi salah satu nama kuat dan pas untuk menjadi Mensos. “Nah, sosok Bu Risma bisa menjadi pilihan bagi PDIP untuk menempatkannya menjadi Mensos,” ujarnya, Sabtu (19/12/2020).
Apalagi, kata Ujang, kursi Mensos adalah jatah PDIP. “Yang pertama ini kan jatahnya PDIP. Kedua, Megawati dan Risma itu sangat dekat. Ketiga, biasanya kan menteri itu diambil dari petinggi partai. Nah Risma ini kan petinggi partai juga.”
Yang terakhir, kata Ujang, Risma tidak punya posisi setelah selesai jadi Wali Kota Surabaya. Sehingga, bisa dijadikan momentum untuk melihat kapasitas Risma untuk Pilpres 2024 . “Tentunya perlu juga uji kan dalam konteks menjadi menteri agar terlihat seperti apa kapasitas Bu Risma dalam memimpin kementerian ke depan. Katakanlah, diuji menjadi wali kota sudah selesai dua periode, maka menjadi menteri adalah sebuah pilihan bagi PDIP.”
Namun, kata Ujang, jika Risma menduduki kursi Mensos dan kinerjanya bagus akan membayangi nama Puan Maharani sebagai salah satu calon kuat yang digadang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 .
“Karena ini nanti siapa yang akan bersinar? Apakah Risma , apakah Ganjar Pranowo, ataukah Mbak Puan? Ini juga harus menjadi perhatian bagi PDIP. Karena kuncinya juga kan ada di PDIP, di Bu Mega. Kalau Bu Risma menjadi menteri, kemudian kinerjanya bagus dan dipoles menjadi Capres 2024, maka akan menutup Mbak Puan. Nah, ini menjadi persoalan juga bagi PDIP,” papar Ujang.
Ujang pun menilai jika Risma menjadi Mensos, namanya akan mencuri perhatian. “Saya melihatnya seperti itu. Soal nama maka oke-oke saja, tapi soal di internal PDIP itu yang harus dilihat bagaimana.”
