Insiden Penembakan Laskar FPI, Demokrat Minta Semua Pihak Dukung Komnas HAM
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menghargai dan mensyukuri niat dan upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang responsif dalam memitigasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terindikasi ada pelanggaran HAM. Termasuk juga insiden penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12) lalu.
Menurutnya, upaya Komnas HAM ini patut mendapatkan dukungan dari segenap pihak. Termasuk juga ikut memantau dan mengawasi jalannya proses tersebut. “Niat dan upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM akan lebih bijak apabila kita semua memberikan dukungan, support dan bersama-sama untuk berpartisipasi termasuk ikut memantau dan mengawasi atas setiap penyelidikan dan tindakan lain yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk dapat membuka seterang-terangnya atas apa yang terjadi,” kata Didik kepada SINDO Media, Selasa (15/12/2020).
Menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat itu, pengawasan diperlukan guna memastikan Komnas HAM tetap independen, transparan dan akuntabel, karena itu suatu hal mutlak dengan harapan proses yang dilakukan Komnas HAM ini akan mampu membantu menghadirkan keadilan
“Saya juga berharap dan mengimbau segenap pihak kooperatif dan membantu Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan. Dengan Independensinya Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, saya mengajak seluruh stakeholders bangsa ini untuk membantu dan memastikan pelaksanaan penyelidikan Kombas HAM bisa berjalan lancar, tidak ada intervensi dan tekanan baik psikis, psikologis maupun potensi gangguan keamanan dan keselamatan,” ujarnya.
Karena itu, sambung Didik, semua pihak perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Komnas HAM harus terus hadir secara Independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kita pastikan Komnas HAM terhindar dari berbagai potensi intervensi dalam mengungkap kasus ini,” tegas Didik.
Didik menambahkan, yang tidak kalah penting, apabila ada rekomendasi Komnas HAM yang mewajibkan negara, pemerintah dan institusi lainnya untuk menjalankannya, pihaknya juga memastikan dan mendorong agar rekomendasi tersebut bisa ditaati dan dijalankan tanpa pengecualian apapun; ”Di era keterbukaam seperti sekarang ini, tidak mudah untuk menyembunyikam fakta dan kebohongan. Kredibilitas Komnas HAM menjadi taruhannya apabila Komnas HAM tidak bekerja secara proper dan profesional,” pungkasnya.
