Pertahankan Aliansi Kunci, PM Malaysia Bahas Perombakan Kabinet
KUALA LUMPUR – Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin sedang membahas kemungkinan perombakan kabinet untuk mempertahankan aliansi kunci yang mengancam mencabut dukungan pada koalisi berkuasa.
Tiga sumber mengungkapkan rencana itu pada Senin (19/10). Muhyiddin sedang menghadapi tantangan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang akan merebut kursi PM.
Anwar pekan lalu bertemu raja Malaysia untuk membuktikan dia memiliki dukungan mayoritas dari para anggota parlemen, termasuk dari beberapa anggota koalisi berkuasa. Dengan dukungan mayoritas itu, Anwar bertekad membentuk pemerintahan baru.
“PM sejak saat itu melakukan diskusi dengan partai terbesar dalam koalisi berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk membahas ketentuan baru yang dapat memasukkan lebih banyak posisi dalam kabinetnya dari UMNO,” ungkap beberapa sumber yang dekat dengan pemerintah dan UMNO pada Reuters.
Terobosan dalam pembicaraan itu dapat menghentikan upaya Anwar merebut posisi PM, tetapi juga membuat Muhyiddin bergantung pada mayoritas dua kursi di 222 kursi parlemen. Di sisi lain, Muhyiddin harus tetap bergulat dengan ekonomi yang terpukul virus corona dan lonjakan infeksi baru.
“UMNO sedang bernegosiasi dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak siap keluar dari koalisi,” kata salah satu sumber.
Sumber lain dari UMNO mengatakan, partainya ingin lebih banyak wewenang dalam memutuskan hal-hal seperti siapa di antara partai yang diangkat ke kabinet dan portofolio apa yang akan mereka pegang.
Sumber itu meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan mediaKedua pihak juga mendiskusikan daerah pemilihan mana yang akan mereka ikuti dalam pemilihan umum, meskipun pemilihan tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” papar dua sumber.
Pemilu tidak akan berlangsung hingga 2023, tetapi beberapa orang di pemerintahan telah mendorong pemilu awal untuk memenangkan mandat yang lebih kuat. Pihak Muhyiddin dan UMNO tidak langsung menanggapi permintaan komentar.
UMNO kalah dalam pemilu 2018 dalam kekalahan pertamanya sejak kemerdekaan lebih dari 60 tahun lalu, di tengah kemarahan rakyat atas dugaan korupsi yang merajalela.
Tetapi UMNO kembali berkuasa pada Maret ketika bersekutu dengan Muhyiddin setelah runtuhnya pemerintahan politisi veteran Mahathir Mohamad.
“Para anggota UMNO sejak itu menolak keras untuk memainkan peran kedua dari Partai Bersatu yang lebih kecil,” kata sumber koalisi berkuasa.
Spekulasi merebak bahwa anggota parlemen UMNO yang menghadapi tuduhan korupsi berada di balik tawaran Anwar.
Pada Minggu, UMNO membantah bahwa presidennya, Ahmad Zahid Hamidi, dan mantan pemimpinnya Najib Razak telah menandatangani surat yang menarik dukungan untuk Muhyiddin dan malah mendukung Anwar.
Najib dinyatakan bersalah pada Juli dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi menghadapi tiga pengadilan korupsi lainnya. Zahid juga berada di tengah-tengah penyelidikan korupsi.
