Kekuatan Eropa Kecam Israel Setujui Ribuan Rumah Pemukiman Baru
BRUSSELS – Kekuatan Eropa mengecam keputusan Israel yang menyetujui ribuan pemukiman baru di wilayah Palestina. Eropa menganggap langkah Israel itu kontraproduktif karena merusak upaya perdamaian regional.
“Ekspansi pemukiman melanggar hukum internasional dan kian merusak kemungkinan solusi dua negara untuk membawa perdamaian jangka panjang pada konflik Israel-Palestina,” ungkap pernyataan bersama dari menteri luar negeri (menlu) Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Spanyol.
“Saat kami menekankan secara langsung dengan pemerintah Israel, langkah ini semakin merusak upaya membangun lagi kepercayaan antara berbagai pihak dengan pandangan untuk mengembalikan dialog,” papar pernyataan mereka.
Pekan ini, Israel menyetujui konstruksi lebih dari 3.000 rumah baru di Tepi Barat, mengakhiri delapan bulan penghentian ekspansi pemukiman.
Sesuai hukum internasional, pemukiman itu ilegal. Para pejabat Palestina dan komunitas internasional menganggap pemukiman itu sebagai penghalang utama solusi dua negara.
Persetujuan terbaru menambah jumlah rumah pemukiman baru tahun ini menjadi lebih dari 12.150 unit, menurut grup pemantau pemukiman Peace Now.
“Persetujuan itu menjadikan 2020 sebagai tahun rekor tertinggi dalam jumlah unit rencana pemukiman yang didorong sejak Peace Now mulai mencatat pada 2012,” ungkap pernyataan Peace Now.Para menlu Eropa mengatakan langkah mendorong lebih banyak pemukiman adalah tindakan kontraproduktif dalam perkembangan positif kesepakatan normalisasi yang tercapai antara Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.
UEA dan Bahrain pada pertengahan September mengakhiri permusuhan dengan Israel dengan menandatangani kesepakatan normalisasi yang dimediasi Amerika Serikat (AS).
Menlu AS Mike Pompeo juga mendesak Arab Saudi mengakui Israel yang akan menjadi pendorong strategis bagi negara itu.
Namun Saudi menyatakan fokus harus tetap pada perundingan damai Palestina-Israel sebelum ada kesepakatan resmi apapun antara Israel dan Saudi.
Palestina menganggap kesepakatan itu sebagai pengkhianatan. Palestina menyatakan Israel memanfaatkan perbaikan hubungan dengan Teluk dan dukungan buta dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
