Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19
JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Jika diperlukan, PP Muhammadiyah menilai Presiden Jokowi dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah dan maksimal.
“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers daring, Senin (21/9/2020).
Dia mengatakan, Presiden Jokowi perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada presiden. “Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. “Sudah lebih dari enam bulan bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya. “Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. “Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut,” imbuhnya.
Mu’ti menjelaskan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. “Meski demikian, kerja dan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal,” tuturnya.
Dia menambahkan, selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. “Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif,” pungkasnya.
