Masuknya Luhut dalam Penanganan Covid-19 Dianggap Aneh
JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap, penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk mengawasi penanganan Covid-19 di sejumlah provinsi memunculkan matahari kembar dalam penanganan Covid-19.
“Yaitu LBP dan Doni Monardo sebagai ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB,” kata Uchok saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Menurut Uchok, masuknya LBP dalam penanganan Covid-19 memang sangat aneh. Padahal, selama ini Doni Monardo sebagai ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sangat top. Tapi karena kebijakan pemerintah lebih fokus atau mengutamakan kepada ekonomi, kerja Doni Monardo untuk mengendalikan Covid-19 tidak berhasil.
“Seperti istana pasir digulung ombak ekonomi yang dikendalikan Menko Ekonomi Airlangga,” ungkap dia.
Selanjutnya, kata Uchok, dua matahari kembar ini, terdiri dari dua jenderal akan ‘bersaing’ dalam penanganan Covid-19. Dua jenderal itu, terdiri dari satu jenderal yang sangat ‘ekonomis’ yaitu LBP dan satu lagi jenderal yang sangat ‘humanis’ yaitu Doni Monardo.
Menurutnya, jenderal ekonomis seperti LBP lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada menyelamatkan rakyat dari Covid-19. Sedangkan sosok Doni Monardo lebih mengutamakan mengendalikan Covid-19 daripada pertumbuhan ekonomi.
Sehingga, penunjukan LBP secara kasat mata hanya akan bikin kacau organisasi penanganan Covid-19. Tapi, masuknya LBP sebetulnya untuk menemani Doni Monardo. Karena Doni Monardo dianggap tidak bisa mengendalikan Satgas Covid-19 di bawahnya. Seperti baru baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan PSBB yang diperketat.
Maka itu, Uchok menganggap, masuknya LBP itu bukan bermaksud pemerintah akan serius mengendalikan Covid-19 atau untuk menjamin kesehatan rakyat. Tapi hanya akan mengendalikan gubernur yang lain, agar jangan tiba-tiba menerapkan PSBB seperti dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan”Dengan kata lain, masuknya LBP dalam penanganan Covid, menjaga agar Menko Perekonomian Airlangga tidak ‘kepentok’ pintu ketika tiba-tiba Anies Baswedan menginjak rem darurat,” pungkasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai dilibatkannya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam pengawasan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi membuat tidak jelas apa yang terjadi di lingkaran Istana.
“Sebelumnya, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dari namanya, kita bisa menyebut bahwa ini seperti jabatan sapu jagat,” kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Ray mengatakan, semua pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi berada di bawah satu koordinasi: Erick Tohir. Tapi, dengan munculnya LBP, kewenangan besar Erick itu seperti layu. Hal ini memberi sinyal bahwa, pertama, Erick Thohir dinilai Presiden gagal dalam hal mengemban tugasnya.
Menurutnya, hal itu dilihat dari angka positif Covid-19 yang terus membengkak, belum ada ide jitu untuk menekannya. Absennya Erick dalam koordinasi pusat dengan Pemprov DKI Jakarta juga turut mempengaruhi hal tersebut.
Kedua, kata Ray, kemampuan Erick Thohir melakukan koordinasi antardepartemen memang terlihat lemah. Peristiwa rem darurat DKI Jakarta salah satu contohnya. Kebiasaan pemerintah pusat yang berbeda informasi kembali terjadi. Semestinya, hal tersebut sudah bisa dikoordinasikan. Institusi apa melakukan apa dan memberi tahu apa. Wibawa Erick tidak cukup dalam hal menggerakkan dan mengoordinasikan berbagai departemen ini.
Ketiga, sambung dia, makin jelas posisi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diabaikan oleh Presiden Jokowi. Mestinya, hal ihwal seperti ini, merupakan tugas dan tanggung jawab Menkes yang tentu saja bisa melibatkan kementerian lainnya. Dengan seringnya Menkes diabaikan, sudah semestinya Presiden Jokowi memang menggantikannya.
