Khawatir Konflik Meluas, IPW Minta Polri Segera Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera PDIP
JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta jajaran kepolisian bertindak cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR, Senayan, beberapa waktu lalu.
Menurut Neta, saat ini pihak kepolisian masih bekerja dengan lamban dalam menangani kasus ini. Padahal banyak saksi dan barang bukti terkait pembakaran bendera tersebut.
“Cukup banyak saksi di TKP, video dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral. Di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini,” kata Neta, Sabtu (27/6/2020).
Neta khawatir jika Polri masih bekerja lamban kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.
“Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden. Untuk itu, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut,” tuturnya.
Selain itu, Neta meminta Polri mengerahkan Babinkamtibmas di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat usai pembakaran bendera PDIP.
Bagaimanapun, ia menambahkan, aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul yakni pertama kasus tersebut menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain yang jika kecewa dengan parpol.
“Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol tersebut (PDIP) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka,” tuturnya.
Karena itu, sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP tersebut.
“Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi,” katanya.
