Jaga Keutuhan Teritori, Pemerintah Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan
JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot proses percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara, khususnya pembangunan ekonomi. Upaya ini sangat penting untuk menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah frontier.
Kemarin Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Pulau Timor tersebut, Mahfud dan Tito disambut hangat Gubernur NTT, Bupati Balu, dan tokoh adat setempat.
Kawasan PLBN Motaain merupakan salah satu perbatasan yang masuk program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan perbatasan Aruk, Kalimantan Barat. Mahfud, yang juga sebagai dewan pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah frontier. “Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Presiden Jokowi, sambung Mahfud, memiliki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan. Selain membangun dan menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana-prasarana pertahanan dan keamanan.
Karena itu, kesejahteraan masyarakat wilayah terdepan Indonesia menjadi salah satu perioritas pembangunan nasional. “Salah satu arti penting kita bertemu di sini adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta membangun ekonomi kawasan perbatasan,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian yang juga kepala BNPP menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste. “Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara,” ujarnya.
Mantan kapolri ini mengungkapkan bahwa pos lintas batas negara tidak sekadar pos pelintasan, tapi juga menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi. Di kawasan tersebut, sesuai intruksi presiden, telah dibangun layanan lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan, dan lain-lain.
Tito menegaskan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, PLBN harus dibangun sinergi dan terpadu sebagai bagian dari wilayah NKRI. “Membangun itu terpadu, jangan sendiri-sendiri, kementerian/lembaga itu punya program sehingga ini menjadi suatu miniatur pemerintahan dan wilayah NKRI,” jelasnya.
Sebelumnya Tito melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meninjau perkembangan pembangunan di daerah perbatasan tersebut. Dia melihat Anambas memiliki potensi yang sangat luar biasa karena ada lebih dari 200 pulau. Kemudian alamnya indah, gunung-gunung, dan banyak tempat-tempat coralife yang bagus untuk resor, dive, pariwisata, dan perikanannya luar biasa. Potensi tanahnya juga subur luar biasa dan ini tinggal dikembangkan.
Menurut dia, potensi tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat setempat. Mendagri menekankan jangan sampai ada istilah “menjadi penonton di wilayah sendiri bagi masyarakat Anambas”.
“Perlu dukungan dari pusat untuk infrastruktur, pelabuhan, bandara diperbaiki lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan negara Asia lainnya. Dan, ini memerlukan komitmen pusat maupun daerah bersama-sama,” ungkapnya.
Dia mengatakan, masyarakat tersebut perlu didukung dengan pendidikan dan pengembangan skill, baik melalui jalur formal maupun nonformal, termasuk memperhatikan aspek kesehatan. “Kemudian perlu pengembangkan skill bagi masyarakat, SDM, baik pendidikan formal maupun informal agar betul-betul mampu untuk mandiri, memanfaatkan sumberdaya yang ada. Termasuk juga meningkatkan kesehatan, Pak Presiden menyampaikan masalah stunting misalnya, jangan sampai ada kekerdilan karena kurang gizi,” tandasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan.
Hal ini dilaksanakan sesuai instruksi presiden, dimana Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti PLBN yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba.
Pengembangan itu dilakukan di tiga dari tujuh pos perbatasan, yakni PLBN Aruk di Kalimantan Barat, PLBN Motaain di NTT, dan PLBN Skouw di Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengutarakan, pengembangan zona penunjang pada 2017-2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan zona inti PLBN yang telah selesai dibangun selama periode 2015-2016.
Terselesaikannya pembangunan zona penunjang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.
