Abaikan Protokol Kesehatan, Kepatuhan Physical Distancing Mulai Kendur
TANGERANG – Kesadaran masyarakat untuk menaati aturan menjaga jarak (physical distancing) demi mengantisipasi paparan virus corona (Covid-19) di ruang publik mulai tampak kendur. Dalam beberapa hari terakhir masyarakat terkesan mengabaikan protokol kesehatan seperti terlihat di pasar tradisional, pusat pertokoan, bandara, transportasi umum, terminal, ataupun restoran.
Di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, kemarin, 
kerumunan calon penumpang pesawat terlihat tak mengindahkan aturan berjarak saat antre pemeriksaan dokumen di Terminal 2. Pengelola bandara tampak kurang mengantisipasi lonjakan penumpang setelah pemerintah melonggarkan aturan operasional transportasi udara. Kendati para calon penumpang telah memakai masker, namun munculnya kerumunan sangat rawan memicu penularan jika ada di antara mereka yang tengah positif Covid-19.
Sejumlah calon penumpang mengeluhkan kondisi ini. Mereka dihadapkan pilihan sulit karena jika tidak ikut masuk kerumunan khawatir akan tertinggal proses boarding. Sebagian dari mereka juga menduga banyak calon penumpang yang tidak masuk kriteria aturan pelonggaran dengan memanfaatkan surat keterangan palsu dan sebagainya. “Ini sih memang ketahuan orang yang ingin mudik dan bukan tugas instansi atau perusahaan, apalagi ada informasi soal praktik jual beli surat keterangan sehat,” ujar Aditya, salah satu penumpang.
Munculnya kerumunan yang kurang mengindahkan protokol kesehatan Covid-19 juga tampak ketika seremoni penutupan gerai makanan cepat saji di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2020). Di tengah semarak acara itu, masyarakat seolah abai dengan ancaman Covid-19 yang bisa saja mendera mereka.
Tak hanya di Jakarta, kerawanan meningkatkan kasus baru akibat transmisi lokal ini juga terjadi di sejumlah daerah. Di Jawa Timur tren kasus positif dalam beberapa hari terakhir juga kian meninggi, mengalahkan Jakarta. Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena penularan di tingkat lokal sehingga sejumlah daerah melakukan pengetatan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tingginya transmisi lokal juga mulai terlihat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan ini membuat pemerintah setempat menetapkan wilayah tersebut masuk dalam zona merah Covid-19. Warga yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) pun diminta mematuhi kewajiban untuk menjalani isolasi mandiri.
PT Angkasa Pura II (Persero) membenarkan terjadi antrean calon penumpang pesawat di posko pemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2. Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga mengatakan, antrean itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dan mulai terurai pukul 05.00 WIB. Penumpang yang antre tersebut memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara pukul 06.00-08.00 WIB. Di antara pukul tersebut terdapat 13 penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan, yaitu 11 penerbangan Lion Air Group dan 2 penerbangan Citilink.
Febri berdalih, personel PT Angkasa Pura II telah berupaya mengatur antrean tersebut. Namun, calon penumpang yang datang di Terminal 2 Gate 4 sangat membeludak pagi kemarin. Atas kejadian ini, ke depan pihaknya menata jadwal keberangkatan penerbangan. Dia memastikan seluruh bandara PT Angkasa Pura II akan selalu beroperasi dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. “Seluruh stakeholder akan melakukan evaluasi untuk menata jadwal penerbangan supaya tidak ada yang berdekatan,” ujar Febri dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Seperti diketahui, pada masa pengecualian dalam pembatasan penerbangan ini, calon penumpang harus melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bisa memproses check in. “Verifikasi dokumen dilakukan oleh personel gabungan dari sejumlah instansi yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di posko pemeriksaan,” jelas Febri.
Dokumen yang diverifikasi lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, surat bebas Covid-19, dan dokumen lainnya.
Di Jawa Timur, untuk memutus transmisi lokal Covid-19, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mulai menerapkan aturan ganjil-genap di pasar tradisional. Dengan langkah ini, maka diharapkan aturan jaga jarak (physical distancing)bisa ditaati.Teknisnya, setiap pedagang atau toko ditentukan ganjil atau genap. Mereka boleh menjajakan dagangannya secara bergantian. Jika hari ini pedagang dengan urutan ganjil yang buka, maka hari berikutnya mereka harus tutup. Giliran pedagang urutan genap yang boleh menjual dagangannya. “Kami juga akan menerapkan format pasar dengan model berjarak. Format tersebut mengadopsi seperti halnya pasar di Vietnam,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.
Menurutnya, langkah mengatur kedisiplinan di pasar ini selain untuk memutar roda ekonomi rakyat, sekaligus memotong rantai penularan Covid-19 di pasar-pasar. Sebabnya, keberadaan fenomena kluster di Jatim harus segera ditangani. Satu di antaranya juga memutus rantainya di pasar-pasar. “Kalau dilihat munculnya kluster-kluster ini, kalau tidak segera dilakukan penanganan secara efektif terutama di pasar-pasar, maka lebih lama,” ucapnya.
Di Jawa Barat, Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tidak menukarkan uang ke inang pinggir jalan yang biasanya marak terjadi jelang Lebaran demi menghindari terjadi transmisi Covid-19. ”Kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar menukar uang baru ke bank,” ujar Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah (SP PUR) BI Jabar Syafii.
Menurut dia, menukar uang di pinggir jalan menimbulkan beberapa risiko. Risiko pertama soal keaslian uang atau menghindari ada uang palsu. Namun, yang paling penting adalah menghindari risiko terjadi transmisi virus korona melalui interaksi penukaran uang di pinggir jalan. “Menukar uang di pinggir jalan risikonya terpapar virus peluangnya lebih besar karena penukaran di pinggir jalan transaksinya berdekatan sekali. Beda dengan bank yang sudah terapkan protokol kesehatan,” terang Syafii.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpandangan bahwa masyarakat sudah saatnya membangun kewaspadaan individu untuk melawan pandemi ini, khususnya saat mereka keluar rumah untuk mencari nafkah. “Sebenarnya begini, pemerintah gamang di satu sisi seolah-olah ingin dikatakan kuat untuk memutus rantai migrasi korona (atau) Covid-19, tapi di sisi lain tidak ada kesanggupan atau kemampuan untuk menangani PSBB itu misalkan begitu banyak kebutuhan pokok masyarakat yang akan dipenuhi,” kata wakil ketua umum DPP PAN ini.
