Humas Polri: Larangan Mudik Bentuk Perhatian Pemerintah demi Memutus COVID-19
JAKARTA – Kadiv Humas Polri, Irjen Pol M Iqbal mengatakan keputusan melarang seluruh masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2020 dilakukan demi memutus rantai penularanwabah COVID-19.
Hal itu disampaikan Iqbal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) webinar dengan tema peran komunikasi massa dalam pengendalian gelombang mudik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (30/4).
“Dalam kondisi ini bukan kebahagiaan rakyat yang sedang dibatasi, melainkan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman penyebarluasan COVID-19,” ujar Iqbal.
Pihaknya juga menyayangkan perhatian pemerintah terhadap warga negara Republik Indonesia, disalahtafsirkan oleh sebagian masyarakat yang ingin pulang mudik sebagai larangan bersilaturahmi.
“Sangat disayangkan, maksud baik pemerintah belum dipahami secara utuh. Hal ini dapat dilihat dengan tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mengindahkan larangan mudik tersebut,” jelasnya.
Menurut Iqbal, tradisi mudik tahun ini bisa disiasati dengan pemanfaatan alat teknologi komunikasi dan informasi. “Teknologi komunikasi saat ini bisa mendekatkan jarak untuk bertemu dengan sanak keluarga. Bahkan sekarang pun teknologi sudah banyak membantu kita dalam hal silaturahmi dan komunikasi,” katanya.
Humas Polri pun, lanjut Iqbal, menggunakan audio visual dan teknologi komunikasi untuk menghibur masyarakat. “Teknologi komunikasi semaking canggih, kita bisa berjumpa dengan sanak keluarga melalui teknologi sebagaimana kegiatan webinar ini. Bukan hanya itu, kami juga lakukan produksi musik, foto, video, untuk menghibur masyarakat, sehingga kesimpulannya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi dengan keluarga,” tambahnya.
Kegiatan FGD yang dilaksanakan melalui aplikasimeeting online itu juga dihadiri sejumlah pembicaradan diikuti oleh para dosen beserta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Para pembicara yang ikut menjadi narasumber dalam kegiatan FGD ini diantaranya; Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta dan Sosiolog dari Universitas Nasional, Erna Ermawati Chotim.
