Ancaman KKSB Tak Surutkan Langkah Kami
KABUT pekat masih menyelimuti kawasan Tembagapura, Rabu (4/3/2020), pukul 06.00 pagi itu. Rangkaian kendaraan Iveco lapis baja yang membawa rombongan pimpinan MPR, DPR, dan DPD membelah dinginnya pagi. Aparat keamanan melakukan pengawalan ketat karena sehari sebelumnya di kawasan yang akan dilalui rombongan telah terjadi penyerangan dan kontak senjata oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Distrik Tembaga Pura. Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan pun menginstruksikan kepada personel TNI di pos-pos pengaman untuk Siaga-1.
Saya sendiri tidak terlalu khawatir karena Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri yang saya kontak sehari sebelumnya telah memerintahkan jajaran satgasnya untuk all out melakukan pengamanan terhadap kunjungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD selama di Papua. Karena itu, setelah berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan Kabinda Papua serta Danramil dan Pangkogabwihan-3 yang mempertebal pengamanan dan memantau pergerakan kelompok KKSB pimpinan Joni Botak di wilayah Tembagapura, diputuskan untuk terus melanjutkan kegiatan kunjungan ke area pertambangan untuk melihat langsung aktivitas usaha PT Freeport.
Jadi, walau awalnya pihak keamanan merekomendasikan agar kami menunda perjalanan, tetapi saya dan teman-teman pimpinan MPR sepakat tetap meneruskan rencana perjalanan tersebut menuju kawasan pertambangan Freeport. Kita tidak boleh kalah dan kehilangan nyali meski ada ancaman dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Kami ingin sekaligus menunjukkan bahwa MPR siap menyatukan kegelisahan sejumlah anak bangsa di Papua.
Dengan pendekatan melalui prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan, kami semua sedang berusaha merangkul mereka. Karena mereka juga anak-anak kita. Anak-anak Papua yang harus dirangkul untuk secara bersama-sama membangun Papua, membangun Indonesia. Kami juga telah meminta pemerintah memikirkan penempatan para mahasiswa putra Papua yang kini tengah menimba ilmu di luar negeri di perusahaan-perusahaan milik BUMN dan pemerintahan.
Dalam kunjungan ini, kami juga ingin memastikan dan melihat langsung aktivitas penambangan pasca keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia melalui induk industri pertambangan yang dipimpin PT Inalum. Pengambilalihan tersebut juga sekaligus membuktikan kedaulatan bangsa atas kekayaan alam terkandung di dalam bumi Indonesia. Sebagaimana amanah Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Setelah menguasai 51% saham Freeport, harapan kami sebagai pimpinan MPR, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan cadangan 1,8 miliar ton mineral tambang emas serta tembaga senilai lebih dari Rp2.500 triliun di Grasberg, membawa keuntungan bagi kemakmuran Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Rombongan pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah mengagendakan kunjungan kerja meninjau aktivitas penambangan PT Freeport Indonesia di tiga titik. Pertama, basecamp kantor dan perumahan PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Kedua, area pertambangan openmine di puncak Grasberg. Ketiga, masuk ke area pertambangan underground di bawah tanah atau perut bumi dengan kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah.
Pagi itu, rombongan didampingi jajaran PT Freeport Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Direktur Tony Wenas bersama Kepala Teknik Tambang Zulkifli Lambali dan Direktur HR Ahmad Ardianto. Mereka juga ikut bersama-sama dalam kendaraan lapis baja Iveco dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
