YLKI: Blokir IMEI Jangan Cuma Demi Pendapatan Negara
JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut aturan validasi IMEI demi memberantas ponsel black-market jangan hanya semata-mata demi kepentingan pendapatan negara saja.
Menurut Kordinator Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsi, naiknya pendapatan negara itu hanya menjadi bonus. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terhindar dari produk ilegal.
“Jadi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pendapatan negara. Itu adalah bonus. Menurut kami ini adalah bahwa yang terpenting bagaimana masyarakat terlindungi dari produk ilegal,” katanya seusai diskusi bertajuk Sosialisasi Pengaturan IMEI: Langkah Jitu Melindungi Konsumen dan Industri Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020)
Sularsih menyebut masyarakat masih sangat awam mengenai apa itu IMEI dan apa saja manfaat dari nomer identitas ponsel tersebut. Untuk itu diperlukan edukasi yang cukup kepada masyarakat.
“Makanya ketika ada suatu regulasi yang ini nantinya akan dilaksanakan, saya berharap perlu ada suatu informasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat terkait apa sih sebenarnya manfaat adanya pengendalian IMEI ini,” pintanya.
Di sisi lain, sambung dia, perlu diperhatikan pula langkah antisipasi dari kendala yang mungkin terjadinya di lapangan. Misalnya, menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang mengalami masalah atau terkena dampak jika aturan ini diberlakukan.
“Ke mana dan kepada siapa, ketika ada masalah untuk konsumen mengadu atau menanyakannya. Jadi kanal-kanal untuk melakukan suatu akses ini sangat penting buat masyarakat,” tandasnya.
