Ma’ruf soal WNI Selesai Karantina di Natuna: Terima Mereka
NAGALIGA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh masyarakat yang berada di 29 Provinsi tak takut menerima kembali kepulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini menjalani karantina di Natuna, Kepulauan Riau, terkait virus corona. Mereka dikarantina di sana selama 14 hari sejak dievakuasi dari Kota Wuhan, China, pada 1 Februari.
Mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing pada Sabtu (15/2). Diketahui, ada 29 Provinsi yang akan menjadi tujuan para WNI setelah mereka terbang dari Natuna dan mendarat di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Ini memang harus dipahami oleh masyarakat supaya masyarakat tidak ada ketakutan untuk menerima mereka di tengah-tengah masyarakat,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Ma’ruf menegaskan bahwa masa observasi yang sudah dilakukan Menteri Kesehatan bagi WNI asal Wuhan di Natuna selama 14 hari sudah sesuai prosedur yang berlaku. Setelah 14 hari masa observasi maka bisa dipastikan para WNI itu dalam kondisi sehat dan siap kembali ke tengah-tengah masyarakat.
“Artinya setelah 14 hari dianggap sudah tidak terpapar atau terjangkit virus itu,” kata dia.
Ma’ruf juga menyatakan langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi virus corona sudah sesuai standar organisasi kesehatan dunia atau WHO. Oleh karena itu, jangka 14 hari diterapkan sebagai standar untuk menentukan bahwa WNI yang diobservasi di Natuna sudah betul-betul aman dari virus corona.
“Kita harapkan masyarakat bisa memahami itu,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Munardo menyatakan Para WNI dan kru pesawat yang saat ini menjalani karantina dipastikan dalam keadaan sehat. Mereka akan diterbangkan dari Natuna menuju Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta terlebih dulu.
Usai ‘transit’ di Jakarta, para WNI ini akan dipulangkan ke wilayah masing-masing sesuai data yang diterima oleh BNPB. Seluruh akomodasi dari mulai tiket hingga penginapan ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini BNPB.
