Ketua Komisi IX DPR: Masalah Data Kependudukan Harus Diselesaikan
JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Bupati dan Wali Kota se-Kaltim duduk bersama menyelesaikan persoalan data kependudukkan agar tidak berlarut-larut. Karena menyangkut kepentingan orang banyak khususnya masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kita melihat Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Daerah di Kaltim luar biasa menanggung sekian banyak dengan data, tapi ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena masalah data tadi, data yang tidak clear,” ujar Felly terkait pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, Direktur Pelayanan BPJS di Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (30/1/2020).
Felly menyesalkan data kependudukan warga miskin antara Pemprov Kaltim dengan Pemda yang tidak clear, sehingga tidak semua masyarakat miskin ditanggung iuran BPJS Kesehatannya melalui APBD Provinsi.
“Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat yang di bawah, yang susah. Jadi memang betul-betul butuh perhatian dari seluruh lapisan, dari Pemda, Pemprov sampai Pemerintah Pusat. Jangan sampai mandek,” ujar Felly.
Dia berharap, Gubernur Kaltim berani mengambil kebijakan, ketika sudah menyangkut kepentingan masyarakat, asalkan tidak bertindak koruptif ataupun merugikan negara. Karena terkadang regulasi yang bisa menjadi penghambat.
“Jadi memang banyak juga persoalan karena terbentur regulasi, aturan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kita minta sebagai Gubernur Kaltim ‘hajar’ saja Pak kalau itu demi kepentingan masyarakat. Yang penting bukan korupsi, ini untuk menolong masyarakat di bawah. Nanti sambil simultan, perbaiki dan diusulkan (aturannya), saya kira itu,” ujar Felly.
Dia mengungkapkan, sebenarnya persoalan BPJS Kesehatan relatif sama di tiap-tiap daerah, tergantung bagaimana masing-masing pemimpin daerah berani mengambil keputusan. “Lagi-lagi saya bilang kejujuran dan keberanian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di seluruh daerah hampir sama keluhannya dan ini ujung-ujungnya kepada masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI menerima aspirasi terkait BPJS Kesehatan dari pihak rumah sakit, kalangan dokter yang banyak mengeluhkan belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. “Keluhan-keluhan ini tidak bisa kita diamkan, nanti lebih lama lagi akan meledak. Ini menyangkut pelayanan masyarakat di rumah sakit,” pungkas Felly.
