Jokowi Yakin Tak Ada Politik Identitas di Pilkada 2020
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini tidak ada pihak-pihak yang menggunakan politik identitas pada Pilkada 2020. Menurutnya, Pilkada 2020 nanti akan lebih menonjolkan prestasi dan kemampuan para calon kepala daerah.
“Enggak lah, saya pikir yang kemarin-kemarin memakai politik identitas, saya kira sudah bergeser ke track record prestasi, ada kemampuan. Saya kira akan bergeser ke situ,” kata Jokowi kepada wartawan di Puncak Waringin Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Senin (20/1).
Seperti diketahui, sebanyak 270 daerah akan menggelar Pilkada 2029, baik itu pemilihan gubernur, walikota, maupun bupati. Jika dirinci sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan mengikuti pilkada serentak.
Pendaftaran calon gubernur akan dilaksanakan pada Februari 2020. Sedangkan pendaftaran calon bupati dan walikota akan dimulai Maret 2020.
Kampanye pilkada serentak para kandidat dimulai pada 1 Juli hingga 19 September 2020 dengan durasi 81 hari. Kemudian, tahapan pemungutan suara pilkada akan dilaksanakan pada September 2020.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan, semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020. Khususnya, pada media sosial, yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.
Kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat, kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif. Kemudian, menurut Bahtiar, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020.
