Ini Alasan Komisi III DPR Pilih Bentuk Panja Daripada Pansus Jiwasraya
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, panitia khusus (Pansus) tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Tujuannya agar kasus Jiwasraya ini tidak diseret ke arah politis.
“Kami fokusnya ingin agar kasus ini elemen politisnya tidak dominan padahal tujuan kita adalah pengembalian,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Arsul mengatakan, pihaknya tidak ingin terjadi gagal pengembalian uang nasabah seperti kasus First Travel. Ditambah, dengan Panja akan lebih fokus tergantung urusan masing-masing komisi.
“Itulah kenapa kita enggak mau buru-buru pansus. Kalo dengan panja nanti akan sesuai dengan kewenangan komisi masing-masing,” ucapnya.
Sekjen PPP itu menghormati keinginan PKS dan Demokrat yang ngotot untuk dibentuk Pansus. Arsul pun menegaskan, bahwa masalah Jiwasraya memang terjadi di 2011 tetapi tidak ada menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu.
“Jadi kita gak usah juga buru-buru menyalahkan bahwa 2011 masanya SBY dan berarti pemerintahannya SBY yang salah. Nggak gitu. Kita lihat faktual saja untuk cari formulasi penyelesaian,” ucapnya.
Arsul pun menilai, Pansus justru bikin gaduh. Serta hasil akhirnya tidak jelas. “Kami melihatnya kalau pansus kan seringkali gaduhnya duluan muncul tapi output akhirnya gak jelas. Jadi kita lihat panja dulu kan gak tertutup sama sekali. Kan masalah waktu aja,” ucapnya.
“Jadi kemungkinan pansus gak tertutup, Ya gak ada yang tertutup kan bisa jadi panja jd pansus juga nanti kita lihat,” jelasnya.
