Di Sidang DKPP, Wahyu Setiawan Jelaskan Maksud ‘Siap Mainkan’
Anggota KPU yang terjaring OTT KPK, Wahyu Setiawan hadir dalam sidang etik yang digelar DKPP. Dia mengklarifikasi ucapan ‘siap mainkan’ saat Caleg PDIP Agustiani Tio minta bantuan proses PAW Caleg PDIP Harun Masiku.
“Nggak, enggak ada,” kata Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan majelis hakim apakah maksud kata ‘siap mainkan’ itu dalam konteks meminta suap atau untuk memuluskan rencana PAW Harun Masiku, di Jakarta, Rabu (15/1) dikutip dari Antara.
Wahyu Setiawan mengatakan, kata tersebut menjadi salah tafsir, padahal yang dimaksudnya dari kata itu adalah siap untuk memproses surat secara ketentuan.
“Saya posisinya tidak ada di kantor (kiriman WA oke siap mainkan ke Agustiani Tio Fridelina) maksudnya (silakan) dikirimkan ke KPU, suratnya diterima dan dikirimkan (secara prosedural), konteksnya bukan uang,” kata dia.
Sebelum sidang, Wahyu Setiawan mengatakan tetap akan menghadiri sidang etik yang digelar DKPP meski sudah mundur dari jabatannya.
“Intinya saya menghormati DKPP saya punya niat baik untuk menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik tentu saya punya itikad baik meskipun per tanggal 10 Januari 2020 saya bukan lagi Anggota KPU RI,” kata Wahyu Setiawan.
Sebelum memutuskan untuk menghadiri sidang etik DKPP itu, menurut Wahyu, dirinya sempat berdiskusi dengan penyidik KPK yang menangani kasusnya.
“Dan penyidik juga memberi kesempatan kepada saya, silahkan untuk hadir atau tidak hadir, tapi saya memilih untuk hadir,” katanya.
Majelis dipimpin oleh Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dengan tiga anggota. Sidang digelar di KPK karena pertimbangan keamanan.
Semua Komisioner Bawaslu sebagai pihak pengadu terlihat hadir, begitu juga dengan pihak terkait yakni Komisioner KPU, keenam komisioner hadir dalam sidang, selain itu juga ada pihak dari KPK.
Sebelumnya, pada Rabu 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Wahyu Setiawan.
Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat pengganti antar waktu (PAW).
