Parlemen Inggris Akhirnya Setujui Kesepakatan Brexit
NAGALIGA — Parlemen Inggris akhirnya menyetujui Brexit Kamis (9/1). Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan oleh parlemen, sebanyak 330 memilih untuk menyetujui Brexit.
Hanya 231 yang menentang Inggris keluar dari Uni Eropa. Persetujuan parlemen tersebut membuka jalan bagi Inggris untuk menjadi negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa pada akhir bulan ini.
Persetujuan tersebut sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat yang terjadi selama bertahun-tahun hingga menggulingkan dua pemerintah Inggris. House of Commons meledak dengan sorak-sorai setelah anggota parlemen meratifikasi kesepakatan perceraian Inggris dengan Uni Eropa yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson.
Dengan persetujuan tersebut, Johnson sekarang siap untuk membawa negaranya keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari, sekitar 10 bulan setelah itu semula dijadwalkan.
Uni Eropa telah memperingatkan akan mustahil untuk menyepakati perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dalam waktu itu, dan London memiliki opsi untuk memperpanjang transisi satu atau dua tahun.Perjanjian yang sedang diabadikan dalam undang-undang Inggris oleh RUU Penarikan Perjanjian, juga mencakup rencana untuk periode transisi mulai setelah hari Brexit pada tanggal 31 Januari.
Berikut adalah poin utama dari kesepakatan perceraian:
Periode transisi
Kesepakatan Brexit menyediakan periode transisi pasca-Brexit hingga 31 Desember 2020. Transisi diberikan untuk memberikan kesinambungan sampai kedua belah pihak menyetujui kemitraan baru, yang mencakup segala sesuatu mulai dari perdagangan hingga hak dan keamanan penangkapan ikan.
Ketika kesepakatan perceraian pertama kali dirancang, transisi akan berlangsung hampir dua tahun. Namun penundaan Brexit telah mempersingkat transisi menjadi hanya 11 bulan.
Tetapi Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan tidak akan ada perpanjangan. Hal itu meningkatkan spekulasi bahwa ia harus menerima kesepakatan perdagangan yang kurang ambisius.
Garis besar longgar dari jenis hubungan yang diinginkan kedua belah pihak diatur dalam Deklarasi Politik yang menyertai Perjanjian Penarikan UE.
Hak warga negara Uni Eropa
Kesepakatan Uni Eropa melindungi hak untuk hidup, bekerja, belajar dan mengklaim layanan kesehatan dan manfaat sosial dari sekitar 3,6 juta warga Uni Eropa di Inggris, dan satu juta warga Inggris yang tinggal di tempat lain di blok tersebut.
RUU Perjanjian Penarikan Inggris juga mencakup kesepakatan serupa yang berkaitan dengan warga Swiss, Islandia, Liechtenstein dan Norwegia, yang berada di luar Uni Eropa tetapi di dalam wilayah perdagangan bebas Eropa.
Di Inggris, warga negara Eropa yang tiba dalam periode transisi harus mendaftar sebelum 30 Juni 2021, untuk mempertahankan hak-hak mereka.
Penduduk lebih dari lima tahun akan diberikan “status menetap”, atau cuti tak terbatas untuk tetap. Sementara itu untuk yang baru datang, akan diizinkan untuk tinggal sampai mereka memenuhi ambang batas.
London mengatakan warga Uni Eropa yang tiba setelah transisi akan tunduk pada aturan yang lebih ketat yang diterapkan pada kedatangan non-Eropa.
Tetapi Brussel dapat membuat pergerakan bebas terus menjadi persyaratan jika Inggris ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal UE.
Barang-barang yang tiba dan tinggal di Irlandia Utara dari negara-negara non-UE akan berada di bawah aturan bea cukai Inggris, sementara barang-barang yang masuk ke UE melalui Republik Irlandia akan berada di bawah sistem UE.Penyelesaian finansial Inggris
Inggris telah setuju untuk menghormati komitmen yang dibuat selama keanggotaan UE, dari investasi hingga pensiun staf, yang akan dibayarkan saat pembayaran jatuh tempo.
Tahun lalu angka itu mencapai £ 39 miliar (44 miliar euro, $ 51 miliar pada saat itu), berdasarkan Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019.
Tiga penundaan Brexit berikutnya, di mana Inggris terus membayar biaya keanggotaan penuh, berarti tagihan akhir kemungkinan akan lebih tinggi.
Irlandia Utara
Pengaturan untuk Irlandia Utara yang dikelola Inggris dalam rancangan perjanjian sebelumnya memicu kemarahan di antara anggota parlemen, dan ketika Johnson mulai menjabat Juli lalu, dia bersikeras untuk mengubah mereka.
Semua pihak sepakat tentang perlunya menghindari pemeriksaan perbatasan antara Irlandia Utara dan anggota UE, Irlandia, untuk menghindari gangguan perdamaian yang rapuh di wilayah yang dilanda kekerasan pada 1970-an, 1980-an dan 1990-an.
Pendukung Brexit menolak rencana awal untuk menjaga Inggris di bawah aturan perdagangan UE tetapi sistem baru tetap kontroversial.
Di bawah kesepakatan yang direvisi, Irlandia Utara tetap berada di wilayah pabean Inggris, tetapi dalam praktiknya akan ada semacam perbatasan pabean dengan daratan.
Irlandia Utara akan tetap selaras dengan UE pada beberapa standar untuk memastikan makanan, hewan, dan barang industri yang diizinkan dapat lebih mudah melintasi perbatasan Irlandia.
Dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran tentang rencana itu, UE dan Inggris sepakat bahwa itu akan tunduk pada persetujuan oleh majelis yang dilimpahkan Irlandia Utara.
Mayoritas sederhana harus memilih kelanjutannya setiap empat tahun, atau delapan tahun jika ada dukungan lintas-komunitas yang cukup besar.
Jika pemungutan suara gagal, protokol akan berhenti diterapkan dua tahun kemudian, memberi kedua belah pihak waktu untuk mencoba menemukan alternatif yang bisa diterapkan.
