PDIP Pastikan Dukung DPR Bentuk Pansus atau Panja Jiwasraya

NAGALIGA — PDIP bakal mendukung jika DPR membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan fraksi partainya memberikan dukungan.

“Termasuk Pansus, itu kan kesepakatan di DPR, sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Hasto menyatakan pihaknya sudah memberikan panduan bagi fraksi PDIP di DPR. Salah satu poinnya adalah mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat menemukan para pelaku dan aktor intelektual dibalik kasus tersebut.

“Harus bergerak cepat sehingga setelah itu diberikan dukungan melalui upaya politik, sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja bebas tanpa intervensi pihak manapun,” kata dia.
Dia menjelaskan bahwa kasus pengusutan kasus Jiwasraya memang harus mengedepankan tindakan hukum. Ia pun mendesak kepada kepolisian dan Interpol agar mencari para tersangka yang sudah kabur ke luar negeri

“Kejahatan keuangan dengan menggunakan uang negara tak bisa dibiarkan di republik ini,” kata dia.

Hasto lalu membantah PDIP terlibat dalam kasus Jiwasraya untuk pendanaan Pilpres 2019. Ia menyatakan partainya memiliki komitmen untuk menggunakan cara yang benar dalam meraih kemenangan di Pemilu.

“Apalagi sampai terjadi manipulasi keuangan, itu suatu hal yang ditentang PDIP. Jadi kami memberikan dukungan hukum harus ditegakkan dan siapa pun yang kemungkinan menggunakan kekuasaan, berlindung di balik kekuasaan, hukum tak boleh tumpul,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan sebaiknya DPR membentuk panitia kerja (Panja) kasus Jiwasraya agar investigasi bisa lebih efektif. Ia menganggap Pansus bakal tebal dengan muatan politis.

“Kalau pansus kerjaannya tahu sendiri kan, pasti tebal politiknya, yang dicapai juga apa? Kalau panja lebih tajam, kita sudah minta sekarang BPK masih proses audit investigatif,” kata Said.
Sejumlah fraksi di DPR telah menyampaikan pernyataan lisan mendukung pembentukan pansus terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya. Mereka adalah PKB, Golkar, PPP hingga Demokrat.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.
Sepuluh orang yang dicekal yakni HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Dalam kasus itu, Kejagung sejauh ini menduga kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun.

SUMBER: