Kritisi Pilkada, Peneliti LIPI Singgung OTT Kepala Daerah
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terutama terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Desain pemilu, desain Pilkada terus menerus dibenahi, tapi cenderung adalah uji coba,” kata dia, dalam diskusi yang diselenggarakan ‘Suropati Syndicate’, Menteng, Jakarta, Minggu (29/12).
Menurut dia, sejauh ini proses pilkada belum menghasilkan pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait hal ini, dia pun menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap menjerat kepala daerah.
“Demokrasi seperti ini hanya menghasilkan sekadar penguasa saja. 1.500-an pilkada selama rentang waktu 2005-2018, penguasa yang dihasilkan. Bukan local statemanship, negarawan lokal,” ujarnya
“Ujung-ujungnya baru satu tahun, bahkan kurang dari lima tahun sudah OTT dan sebagainya,” imbuh Siti.
Padahal menurut dia, kontestasi Pilkada seharusnya memberikan dampak pada terciptanya tata kelola yang baik (good governance) dalam pemerintahan.
“Itu tidak bisa terus kita wujudkan dengan partisipatif, karena masyarakat bisa menggunakan hak politik. Tapi sampai di situ. Pemerintahnya susah untuk transparan, susah untuk akuntabel. Itu bukan pemerintahan yang demokratis. Ini kita belum berikan formulanya atau solusinya,” tandasnya.
