Politik Jalur Rempah ala Rakernas PDIP
NAGALIGA — Pemenang Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan membawa ‘Jalur Rempah‘ ke dalam tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020.
Mereka mengusung tema besar “Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional” dengan “Strategi Jalur Rempah” sebagai salah satu subtema.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan partainya berusaha melawan arus utama politik Indonesia yang melulu bicara menang-kalah. Dia juga mengklaim PDIP hendak membawa pesan agar Indonesia dapat makin bersaing di tingkat dunia alih-alih terus ribut dan saling mencaci. Hasto juga sempat menyinggung lembaga riset untuk mengembangkan industri rempah-rempah yang berperan dalam sejarah Indonesia.
“Pengembangan industri terkait rempah-rempahan di Indonesia akan semakin maju lewat riset dan penelitian yang lebih kuat melalui Badan Riset Nasional,” kata Hasto dalam diskusi jelang rakernas PDIP di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12).
Di dalam literasi sejarah, Jalur Rempah adalah narasi besar Nusantara sebelum masa kolonial. Saat itu, rempah-rempah dari Indonesia, khususnya pala dan cengkeh yang hanya tumbuh di Maluku, menjadi komoditas favorit warga Eropa.
Kebutuhan Eropa akan rempah-rempah, membuat pedagang dari Asia mengambilnya dari Indonesia dan menjualnya dengan harga sepuluh kali lipat. Hal itulah yang kemudian memantik bangsa Eropa untuk mendatangi langsung kepulauan nusantara dari semula bertransaksi dagang hingga memulai era kolonialisasi.
Sejarawan JJ Rizal mengatakan jalur rempah adalah nama jalur dagang yang menempatkan Indonesia sebagai poros niaga dunia. Namun tak hanya soal niaga, jalur rempah juga jadi penghubung Indonesia dengan peradaban dunia.
“Jalur Rempah adalah nama untuk menjelaskan sejarah panjang dan fantastis, bukan hanya sekadar perniagaan rempah, tetapi juga perkenalan pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain yang dimulai paling tidak sejak 1700 SM kemudian menjadi motor perubahan dunia,” kata JJ Rizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/11).
Mengutip dari situs Museum Nasional, pada tahun 400 masehi, rempah seperti cengkih dan pala adalah komoditas yang berharga–bahkan nilainya disebut lebih dari emas. Cengkih dan pala pada masa itu hanya tumbuh di daerah barat Halmahera yaitu Tidore, Ternate, Moti, Makian dan Bacan. Selain itu, dua tanaman tersebut juga terdapat di Pulau Banda. Perdagangan rempah itu membuat munculnya banyak kerajaan maritim besar di wilayah Nusantara. Rempah-rempah dari Maluku juga diperdagangkan di Jawa dan Sumatera, yang membuat Kerajaan Sriwijaya hingga Banten menjadi pusat perdagangannya.
JJ Rizal menyampaikan sebenarnya narasi ‘jalur rempah’ jadi bukti kebesaran Indonesia. Namun narasi tergerus oleh hal lain seperti Jalur Sutera China yang lebih mendunia.
Dia menilai narasi itu terlupakan karena elite Indonesia tidak mementingkan sejarah sebagai faktor pembangunan karakter bangsa. JJ Rizal bahkan menyebut elite Indonesia menderita ‘busung lapar sejarah’ atau minim wawasan soal sejarah.
Ia mengapresiasi andai ada pihak elite yang hendak mengusung Jalur Rempah kembali ke permukaan. Rizal pun mengutip pernyataan Presiden pertama RI Sukarno, ‘Jangan sekali-kali Indonesia melupakan sejarahnya’. Namun, Rizal menilai tak perlu ada badan baru untuk serius menggali sejarah Jalur Rempah untuk kepentingan bangsa.
“Kita punya banyak kampus dengan jurusan sejarah, budaya juga lembaga penelitian seperti LIPI, Puslit Arkenas, dan lain-lain. Banyak juga penerbitan karya-karya terkait Jalur Rempah. Lebih baik yang sudah ada dimanfaatkan, dirayakan, ketimbang bikin badan baru,” ucap JJ Rizal.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sudut pandang lain dari subtema jalur rempah untuk Rakernas I PDIP tersebut. Apalagi, sambungnya, jika melihat potret tema besar mereka yang menjurus ke penataan lembaga riset nasional.
Berdasarkan riset ilmiahnya, Ujang menyampaikan tak ada partai di Indonesia yang murni bergerak berdasarkan ideologi. Menurutnya, semua manuver diambil berdasarkan kepentingan praktis.
“Persoalannya adalah bisa jadi ini adalah melakukan pembenaran-pembenaran apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk membangun badan riset nasional. Ini sebenarnya yang harus kita kritisi,”
Ujang berpendapat PDIP seperti mencuri start untuk mendapatkan posisi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebab PDIP sudah mulai mempersiapkan diri secara sistematis lewat rakernas untuk menyanjung BRIN yang menjadi gagasan Jokowi pada periode kedua kepresidenannya ini.
“Bisa jadi itu juga ingin mengambil lembaga negara yang akan dibentuk Jokowi tersebut. Ya dia bilang kan rakernas sudah ada, pembenaran sudah ada, argumentasi sudah ada, tinggal cari orang yang disetujui Jokowi,” ujar Jokowi.
“Di saat partai lain belum bicara, PDIP sudah bergerak karena ada yang ingin dituju,” sambung Ujang.
 Jokowi berbincang dengan Ma’ruf Amin sebelum memimpin rapat kabinet strategi pengembangan riset dan inovasi dan penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
|
Sebelumnya, pada 11 Desember 2019, Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai strategi pengembangan riset dan inovasi serta penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Kantor Presiden.
Dalam ratas tersebut, Jokowi mengatakan agenda riset nasional harus berpanduan pada kerangka besar utama yang sama, yakni menjawab soal bagaimana membawa negara Indonesia bertransformasi menjadi negara maju.
“Fokus riset harus betul-betul terarah. Harus mulai dibawa ke framework yang sama, yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari middle income trap menuju negara maju. Apalagi kita berhadapan dengan dunia yang berubah dengan cepat,” ujar Jokowi seperti dikutip dari situs Sekretariat Presiden.
Jokowi meminta desain besar agenda riset agar dapat didukung penuh dengan segenap kemampuan dan sumber daya.
“Oleh sebab itu kita harus pilih agenda riset yang paling diprioritaskan, yang disepakati akan memberikan dampak signifikan pada kemajuan negara kita,” kata Jokowi.
Agenda riset dan inovasi juga tak cukup dengan memperbesar anggaran saja. Presiden mengatakan, jajaran terkait harus dapat memastikan bahwa anggaran riset yang dikucurkan dapat benar-benar efektif dan membuahkan hasil dan manfaat yang nyata.
“Tumpang tindih agenda riset yang menyebabkan pemborosan anggaran harus kita akhiri. Anggaran riset yang masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga jika kita padukan dengan peta jalan yang benar, output dan outcome-nya yang terukur, akan sangat bermanfaat bagi kemajuan negara kita,” tekan Jokowi.
