Konflik Internal Hanura Makin Sengit, Kubu OSO Sampai Ancam Polisikan Wiranto dkk

Pakta Integritas OSO-Wiranto Bukan Keputusan Munaslub

Mantan Ketua Dewan Pembina yang juga mantan Ketum Hanura, Wiranto menyebut penunjukan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi ketum adalah rekayasa. Pendiri Partai Hanura pendukung OSO, Yus Usman Sumanegara pun menyebut, Wiranto yang memaksa OSO menjadi ketum.

“Pak OSO itu sebetulnya waktu itu tidak bersedia untuk jadi ketum Partai Hanura. Tapi karena didesak, dipaksa oleh Pak Wiranto dan kemudian Pak Wiranto barangkali mengkondisikan sehingga terpilihlah Pak OSO secara aklamasi,” kata Yus Usman, di City Tower, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Wiranto sebelumnya juga menyinggung Pakta Integritas yang ditandatangani OSO. Isi poinnya OSO akan mundur dari ketum pada tahun 2019 dan mundur dari partai jika tidak bisa menaikkan suara Hanura di Pemilu. Yus Usman menegaskan, Pakta Integritas tidak pernah dibahas pada Munaslub di Bambu Apus tahun 2016.

“Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah sidang luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub. Jadi kita enggak tahu. Tahu-tahu baru belakangan ini. Sepanjang berjalan 2-3 tahun ini tidak pernah dan itu bukan keputusan Munaslub,” terang Yus Usman.

Minta Wiranto Tak Ganggu Situasi Politik Nasional

Para Pendiri Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan Wiranto dkk tidak mengganggu DPP Hanura dengan pernyataan politik tidak proporsional. Pendiri Hanura Kubu OSO, Yus Usman Sumanegara, menyebut pihaknya tidak ingin situasi politik nasional terganggu.

“Para pendiri Partai Hanura mengimbau kepada mantan ketua umum Partai Hanura Bapak Jenderal TNI Purn Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku fungsionaris Partai Hanura Bambu Apus untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional,” kata Yus Usman di City Tower, Jakarta, Senin (23/12).

Dia mencontohkan pernyataan Kubu Wiranto Cs yang menyebut Munas III Hanura abal-abal. Padahal, menurut Yus Usman, peserta yang hadir dalam Munas tersebut adalah 34 DPD Provinsi dan DPC yang memiliki hak suara.

“Itu saja dua komponen itu saja sudah melebihi 90 persen dari pemilik suara yang sah. Kok tiba-tiba disebut abal-abal, dan itu diselenggarakan oleh DPP Hanura yang mendapat legalitas,” ujarnya.

Ancam Polisikan Wiranto dkk

Yus Usman Sumanegara juga mengancam menyeret kubu Wiranto ke ranah hukum agar tidak mengaku-ngaku sebagai pengurus yang sah.

Yus merujuk pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili kubu Hanura Daryatmo dan Sudding.

“Dengan adanya amar putusan MA tentang penolakan kasasi, kan tidak boleh lagi ada yang mengaku-ngaku Hanura, karena jelas Hanura berdasarkan putusan MA adalah yang legal DPP di bawah kepemimpinan Pak OSO dan Herry Lontung, kalau ada yang ngaku-ngaku Hanura lain itu berarti kan melawan hukum,” kata Yus Usman di City Tower, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Wiranto Marah Besar Dituduh Pengkhianat

Sebelumnya, Wiranto pernah mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani OSO saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016. Dengan pakta integritas itu, Wiranto menilai sepatutnya OSO mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Hanura.

Wiranto menceritakan, Munaslub 2016 digelar karena dirinya harus mundur dari partai lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Wiranto merekayasa Munaslub agar OSO terpilih sebagai ketua umum.

“Saya merekayasa aklamasi dengan terpilih OSO,” kata Wiranto.

Wiranto juga merasa kesal saat dituduh menjadi pengkhianat dan dijelek-jelekan oleh kubu OSO. Kendati demikian, mantan Menko Polhukam itu mengatakan akan terus membangun partai dengan cara lain.

“Bahkan dimaki, dituduh pengkhianat dan sebagainya, dengan cara lain saya tentu akan terus membangun partai ini,” tegas Wiranto di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).