SOKSI Nilai Dukungan Tertulis untuk Caketum Golkar Bentuk Kedewasaan Demokrasi
Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso menyambut baik dan mengapresiasi pola pencalonan Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas mendatang secara langsung dengan dukungan tertulis oleh para peserta pemilik suara. Serta siapapun yang mendapat dukungan 30 persen dari total suara di antara Bakal Calon Ketua Umum yang mendaftar dalam penjaringan, akan ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum yang sah untuk memasuki tahapan pemilihan.
Pola itu analog bagaikan presidential treshold 20 persen dalam Pilpres. Bedanya, kata dia, di Munas Golkar merupakan Ketum treshold 30 persen dari total suara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan langsung dengan bebas yang diatur dalam Anggaran Dasar.
“Jika ada pihak mengatakan pola itu tidak demokratis, dan melanggar AD/ART, itu keliru besar. Siapa bilang Pilpres dan Pilkada kita tidak demokratis? Di sana juga ada treshold yang diajukan terbuka dan langsung dengan membawa dukungan tertulis oleh para pengusung bakal calon dan kemudian penyelenggara melakukan verifikasi lalu menetapkan Calon sah bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat dan treshold yang ditentukan,” kata Ali Wongso di Jakarta, Minggu (1/12).
Analog dengan itu, lanjutnya, masing-masing peserta pemilik suara dalam Munas Partai Golkar dengan bebas, terbuka dan langsung mencalonkan siapa dari antara bakal calon yang tentunya mereka para utusan pemilik suara sudah persiapkan sebelumnya melalui mekanisme rapat internal. Pola ini sekaligus akan membuka akses kontrol terhadap para utusan pemilik suara oleh yang mengutus perwakilannya di dalam Munas itu.
“Pola pencalonan dukungan tertulis itu juga akan dapat menekan peluang terjadinya ekses politik uang selain akan lebih menampakkan kedewasaan internal berdemokrasi, dimana para kader siap menerima perbedaan dukungan secara terbuka namun tetap bersama saling menghargai dan bersatu,” katanya.
Kader Harus Bangga
Setelah Calon Ketum yang sah ditetapkan, kata dia, dilanjutkan dengan pemilihan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Itu dilakukan jika tahapan pencalonan menghasilkan calon sah lebih dari satu orang dan jika musyawarah mufakat tidak tercapai.
Dia berharap dengan doktrin karya kekaryaannya memang seharusnya proaktif melahirkan berbagai gagasan baru sebagai terobosan dalam pembangunan nasional. Termasuk dalam rangka mendorong demokratisasi yang makin baik, dengan perbaikan sistem eksisting sehingga mampu mencerahkan optimal sekaligus mencegah ekses-ekses negatifnya antara lain politik uang seperti dalam Pileg dan Pilkada, yang potensial melemahkan kaderisasi partai.
“Dan merusak mental serta pembangunan karakter sebagian besar elemen bangsa selama belasan tahun di era reformasi ini,” katanya.
Karena itu, kata dia, kader partai patut bangga jika Golkar bisa memulainya dari demokrasi internalnya di Munas X mendatang ini dengan berbagai perubahan dan pembaharuan yang lebih maju.
“Jangan katakan, mengapa ini tidak sama dengan Munas 2004, 2009, Munaslub 2016. Memang tidak sama, sebab kalau sama, bukan perubahan namanya. Yang penting perubahan itu harus berorientasi membuat lebih baik bagi Partai Golkar dan bagi Bangsa ke depan,” tuturnya.
