DKI Cari Skema Tutupi Pemotongan Anggaran Rumah DP 0 Rupiah
Pekerja membangun perumahan bersubsidi di Jatirunggo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/9). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pemerintah telah memberi subsisi rumah dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp5,1 triliun dan telah terserap habis melalui pengucuran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membiayai kredit kepemiikan rumah (KPR) sejumlah 58 ribu unit. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/15.
NAGALIGA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari cara untuk menutupi potongan anggaran biaya talangan program rumah DP 0 Rupiah.
Kepala UPT program DP Rp 0 Pemprov DKI, Zikran Kurniawan mengakui pemotongan anggaran tersebut akan sangat berdampak bagi pembiayaan dana talangan DP 0 Rupiah.
“Dampaknya pasti ada, kita akan coba pelajari skema, mengatur ulang volume kebutuhan masyarakat. Skemanya nanti dioptimalkan minimal dengan perbankan,” kata Zikran saat dihubungi
Kendati begitu, Zikran memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan menghambat proses registrasi warga yang ingin mendaftar program rumah DP 0 Rupiah. Pihaknya akan terus membuka pendaftaran untuk memfasilitasi masyarakat.
“Kebutuhan anggaran hal berbeda dengan pendataan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk pendataan warga bisa dilihat sebagai kebutuhan prioritas,” jelas dia.
Program rumah DP 0 Rupiah merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun hunian yang dibangun oleh pemerintah ialah berbentuk rumah susun ataupun apartemen sederhana di Klapa Village, Jakarta Timur.
Pembangunan dilakukan oleh PD Sarana Jaya dengan pembiayaan menggandeng PT Bank DKI Jakarta. Proses pembiayaan dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Proses pembiayaannya memungkinkan DKI untuk menalangi DP rumah dan dibebankan kepada masyarakat melalui cicilan bulanan. Namun pada pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Kuappas) anggaran pinjaman daerah ini dipangkas dari Rp2 triliun menjadi hanya Rp500 miliar atas kesepakatan DKI dan DPRD DKI.
Dewan saat itu meminta agar DKI Jakarta memaksimalkan rumah susun sederhana yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
