Apeksi: Pembatasan Jumlah PNS Bisa Tekan Belanja Pegawai APBD
NAGALIGA — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan pemetaan alokasi pegawai pada instansi-instansi pemerintahan di daerah. Pemetaan dinilai dapat menjadi solusi menekan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pos belanja pegawai.
“Pada saat menyusun [formasi] CPNS juga dibatasi, tidak boleh terlalu banyak [tenaga] administrasi. Karena dilihat ternyata secara total di Indonesia lebih banyak tenaga administrasinya,” ujar Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (26/11).
Hal tersebut disampaikan Airin merespons imbauan Mendagri Tito Karnavian yang meminta seluruh kepala daerah agar tak menghabiskan APBD hanya untuk gaji pegawai.
Airin menyentil daerah-daerah yang sibuk menganggarkan APBD untuk belanja pegawai ketimbang program untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada daerah yang dipimpinnya sendiri, Tangerang Selatan, Airin mengklaim masih menjaga APBD sekitar 20-30 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Sebanyak 70 persen untuk belanja modal yang langsung untuk masyarakat,” tambahnya.
Airin bersama sejumlah kepala daerah lainnya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk menyampaikan sejumlah keluhan dan saran.
SUMBER:
