Dianggarkan Rp10 Triliun, Kartu Pra Kerja Dipersiapkan untuk 2 Juta Tenaga Kerja
JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja. Dengan anggaran keseluruhannya mencapai Rp10 triliun, dan akan dilaunching 2-3 bulan mendatang.
“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) sore.
Sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan. Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini adalah many to many multi to multi.
Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah, kalau pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak.
Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam “diakreditasi” dan bisa dilakukan oleh masyarakat.
“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.
PMO Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible.
Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.
“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga.
Menjawab wartawan soal gaji bagi peserta pelatihan, Menko Perekonomian mengatakan, nanti PMO itu ada budget-nya untuk PMO. Sedangkan titik pelatihannya nanti dimulai di seluruh Indonesia. Di semua BLK, semua BLK pasti akan ikut, yang di kementerian, BLK semua akan ikut. Kemudian ditambah yang pihak swasta.
“Launchingnya kita persilakan dalam 2-3 bulan akan di launching. Sesudah Perpres ditanda tangani,” sambung Airlangga.
Dijelaskan Airlangga, kalau pra pekerja namanya unemployment benefit, sedang tentu ada program-program penciptaan lapangan kerja yang lain. Tentu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi 6% maka yang tercipta lapangan kerja antara 2,5-3 juta. “Nah itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Yang lain ini adalah untuk safety net,” tandasnya.
