Batal Rapat dengan Menhan Prabowo, Ini Alasan Ketua Komisi I DPR
JAKARTA – Berdasarkan jadwal yang ada di website resmi DPR dpr.go.id, Komisi I DPR dijadwalkan akan melakukan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada hari ini (5/11) pukul 14.00 WIB. Agendanya adalah pembahasan Rencana Kerja Kemenhan 2020.
Namun, dalam informasi ralat agenda DPR dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR hari ini, Raker Komisi I DPR dengan Menhan dihapus atau dibatalkan. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun menjelaskan alasan pembatalan agenda Raker Komisi I DPR dengan Menhan.
“Oh nggak ada, hari ini memang dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Memang ada rencana awal ketika rapat memang sempat diagendakan untuk tanggal 5 (November) tapi itu baru dari Komisi I, jadi memang belum dikonsultasikan dengan atau belum disampaikan dengan Kementerian Pertahanan,” ujar Meutya saat dikonfirmasi perihal agenda tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Karena itu, Politikus Partai Golkar ini melanjutkan tanggal 5 November ini ternyata tidak cocok dengan jadwal Menhan. Sehingga, Raker tetsebut diagendakan kembali pada pekan depan dengan agenda yang sama. Namun, memang belum dipastikan hari dan tanggalnya.
“Jadi kebetulan waktu yang cocok dengan Kemenhan adalah minggu depan. Harinya menunggu, kita akan beri tahu,” terang Meutya.
Adapun agenda yang dibahas dengan Menhan, dia menjelaskan bahwa pertemuan awal Komisi I DPR dengan menteri-menteri dan kepala badan yang menjadi mitra kerja, pihaknya akan menanyakan terkait program kerja utama dari para menteri-menteri, termasuk juga karena banyak menteri-menteri baru yang merupakan mitra dari Komisi I. Pihaknya mau melihat bagaimana rencana-rencana kerja dan juga apa saja yang akan dilakukan.
“Tentu dari awal harus ada kesepahaman dan juga langkah-langkah bersama karena tentu kementerian tersebut adalah mitra dari Komisi I sehingga kerja sama harus baik ke depan untuk pertahanan yang solid dan dalam rangka informasi yang cepat, merata dan yang lain itu dengan Menkominfo,” terangnya.
