Bos Badan Gizi Respons Usul Susu Ikan Jadi Menu Makan Gratis Prabowo
Jakarta – Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merespons usul susu ikan menjadi menu makan gratis Prabowo Subianto.
“Ya, (usul) yang baik-baik nanti kami akomodir,” kata Dadan usai BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
“Tapi seluruh produk yang masuk di program makan bergizi itu selalu melalui uji coba, nanti (susu ikan) kami uji coba dulu. Karena yang lain-lain (bahan makan gratis) kami uji coba hampir 8 bulan-9 bulan,” jelasnya.
Khusus di daerah dengan persediaan susu sapi yang melimpah, Dadan memastikan proteinnya tidak bakal dipenuhi dari ikan.
“Tapi di daerah-daerah yang proteinnya banyak ikan, ya kita pakai protein ikan. Itu bukan susu, protein ikan. Jadi, daerah kaya ikan kita pakai protein ikan,” tegasnya.
Pada paparannya, Dadan menjelaskan distribusi makan bergizi gratis dilakukan lewat satuan pelayanan. Badan Gizi menargetkan ada 30 ribu satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia menyebut setiap satuan pelayanan bakal melayani makan gratis untuk 3.000 anak sekolah. Kendati, satuan pelayanan beda dengan dapur umum karena bukan cuma memasak makanan, termasuk juga offtaker dari produk pertanian lokal.
“Kalau satu satuan pelayanan dengan 3.000 anak butuh 600 liter susu setiap hari, maka dibutuhkan 60 ekor sapi. Kalau satu kecamatan ada lima satuan pelayanan, maka minimal 300 sapi sudah harus ada,” tutur Dadan.
“Program ini insyaallah akan dilaksanakan mulai Januari (2025), dan November (2024) kami akan lakukan uji coba tambahan. Karena selama ini kami sudah melakukan uji coba mulai Januari (2024), hampir 9 bulan. Kemudian, kami duplikasi di beberapa tempat dan kami akan duplikasi lagi di seluruh Indonesia pada November,” tandasnya.
Terkait susu ikan, salah satu pihak yang mengusulkan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebut salah satu pabrik susu ikan terbesar ada di Indramayu, Jawa Barat dengan produksi 30 ton per tahun.
KKP mengklaim pembicaraan dengan tim Prabowo sudah dimulai. Namun, memang pembahasannya baru di tahap awal.
