Menkominfo Kampanye Pemilu Damai 2024, Cegah Konflik di Ruang Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta semua pihak terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pekerja media massa bersama-sama mengamplifikasi narasi ‘Pemilu Damai 2024’.
Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Sarasehan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dengan Media Massa di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10).
“Kolaborasi dapat dilakukan melalui amplifikasi narasi Pemilu Damai 2024 pada media sosial dan media konvensional, sinergi Babinsa dalam mensosialisasikan Pemilu Damai 2024, serta kolaborasi dengan media massa dalam memproduksi informasi dan berita positif terkait Pemilu 2024,” kata Budi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, kata Budi, agenda kampanye atau komunikasi publik ‘Pemilu Damai 2024’ merupakan upaya mendorong masyarakat agar memilih dengan bijak dengan tetap menjaga perdamaian bangsa.
“Pesan ini merupakan wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar dapat menentukan pilihan dengan bijak, dan tetap menjaga perdamaian bangsa termasuk di ruang digital,” kata Budi.
Kemudian, lanjut Budi, pesan ‘Pemilu Damai 2024’ merupakan upaya bersama dalam menjawab berbagai potensi permasalahan di Pemilu 2024. Selain ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga untuk mencegah perpecahan dan penyebaran hoaks.
Menurut Budi, peredaran berbagai narasi politik di media sosial berpotensi menimbulkan kekacauan informasi berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi dalam Pemilu.
“Di Kominfo, kami sudah sepakat bahwa ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian kita (selama Pemilu), yang pertama adalah hoaks, kedua fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech, ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Budi mengatakan, Indonesia perlu berkaca dari pemilihan umum di negara lain yang pelaksanaannya terganggu akibat menyebarnya disinformasi di masyarakat.
Disinformasi dalam Pemilu, kata Budi, dapat mengakibatkan kalahnya keilmuan dengan popularitas, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, instabilitas politik dan sosial, terbatasnya akses pada informasi faktual, hingga polarisasi masyarakat yang berkepanjangan.
Mengutip amanat Presiden Joko Widodo kepada jajaran TNI, Menteri Budi Arie mengajak untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap damai pada pelaksanaan Pemilu 2024.
“Amanat Presiden Joko Widodo pada HUT TNI 5 Oktober 2023 lalu, TNI harus menjaga kondisi damai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan, menang-kalah, itu wajar, serta terus memelihara watak kesatria dan menjadikan sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah berkolaborasi dengan TNI dalam penyelenggaraan program literasi digital yang berfokus pada etika pemanfaatan sosial media di masa Pemilu. Budi juga menekankan arti penting netralitas TNI dalam menjaga ruang digital yang sehat.
“Netralitas TNI sangat diperlukan, khususnya dalam menciptakan dan menjaga ruang digital yang sehat,” tandasnya.
