Kajati Lampung Ungkap Alasan di Balik Minta Berita Kasus DPRD Tanggamus Dihapus
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto akhirnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait pernyataan Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra yang sebelumnya meminta awak media agar berita ungkap kasus dugaan korupsi di DPRD Tanggamus ditarik kembali atau dihapus.
Nanang mengungkapkan alasan di balik permintaan tersebut karena ternyata Surat Perintah Penyidikan (SPDIK) kasus tersebut awalnya belum ditandatangani oleh dirinya.
“Saya selaku pimpinan di sini, saya bertanggung jawab. Saya cek lagi ternyata SPDIK-nya belum ditandatangani,” kata Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto saat konferensi pers bertepatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 di Kantor Kejati Lampung, Sabtu (22/7).
Atas hal tersebut, dijelaskan Nanang, pihaknya kemudian memerintahkan Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra untuk menyampaikan kepada awak media agar berita ekspose tersebut tidak dimuat terlebih dahulu dan meminta agar berita yang sudah dimuat ditarik kembali.
“Sehingga nanti kalaupun menimbulkan keresahan dan sebagainya dasarnya itu ada. Itu saja enggak ada yang lain,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya terkait alasan kondusifitas daerah, Nanang menyatakan pihaknya hanya khawatir jika ada pihak yang melakukan protes, sebab saat itu SPDIK belum ditandatangani.
“Tapi saya lihat media memuat juga dan situasi tetap kondusif. Sekarang sudah saya tanda tangani, dan perkaranya jalan terus,” tegasnya.
Dia pun membeberkan bahwa mulai Senin (24/7) besok, penyidikan kasus dugaan korupsi mark up biaya penginapan hotel dalam perjalanan dinas di DPRD Tanggamus dengan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar tersebut akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Tanggamus.
“Saya berharap ada perhatian khusus terhadap anggota DPRD Tanggamus atas kasus ini, terutama dalam pengembalian uang kerugian negara, harus kooperatif semuanya,” tandasnya. (Lih/Put)
