Diundang Jokowi, Putin dan Zelensky akan Bertemu di KTT G20 Bali, Kenapa Sikap AS Berubah?
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke puncak pertemuan pemimpin G20 di Bali pada November 2022 tahun ini.
Jokowi telah melakukan pembicara melalui sambungan telepon dengan kedua pemimpin negara yang tengah berperang itu.
Baik Zelensky maupun Putin akan hadir dalam pertemuan di Bali.
Presiden Jokowi mengatakan G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia, yang terpengaruh dua hal besar, pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.
“Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20,” kata Jokowi.
Dalam pembicaraan telepon dengan Putin, Jokowi mengatakan ia menekankan pentingnya perang segera diakhiri.
“Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” kata Jokowi.
Kecerdikan Indonesia
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mengatakan jika benar Presiden Joko Widodo telah mengundang Zelensky maka itu menunjukkan “kecerdikan Indonesia.”
“Itu bisa dilihat dari sisi perspektif kompromi tapi boleh jadi itu juga dapat dilihat sebagai kecerdikan Indonesia,” kata Sukamta kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/04/2022).
Pertemuan puncak pemimpin G20 akan digelar di Bali pada 15 dan 16 November 2022.
Adapun pertemuan antar menteri sudah mulai pada akhir Oktober 2022.
Di sinilah kemudian Indonesia disebutkan mengundang Zelensky ke pertemuan puncak KTT G20. “Negosiasi itu biasa saja terjadi.”
Di sisi lain, menurutnya, langkah Indonesia itu sebagai bentuk kecerdikan, utamanya posisinya sebagai presidensi G20 dalam perang Ukraina-Rusia.
“Di situ, kalau Indonesia memanfaatkan kehadiran [Zelensky] itu untuk penghentian konflik dan penyelesaiannya, itu kecerdikan yang luar biasa,” jelasnya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Profesor Aleksius Jemadu mengatakan jika benar Indonesia mengundang Zelensky ke acara puncak G20 maka itu merupakan “bagian dari upaya kompromi yang sedang berjalan”.
“Indonesia harus mengakomodasi apa yang diminta oleh Amerika Serikat dalam menghadirkan Ukraina atau Zelensky di KTT G20,” kata Aleksius kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/04).
Dia menyebut langkah kompromi Indonesia ini sebagai upaya mencari “jalan tengah” agar KTT dapat terus berjalan dengan mengundang semua anggota G20 dan dua pihak yang berkonflik.
“Jalan tengah untuk menempatkan Indonesia sebagai pihak yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena dengan itu, Indonesia bisa meneruskan agenda yang terus berjalan saat ini menuju ke KTT.
“Jadi penting sekali bagi Indonesia untuk menjangkau ke semua pihak, termasuk pihak Barat yang mengancam akan memboikot [kalau Rusia datang] KTT,” paparnya.
Sikap AS Berubah?
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dilaporkan belum akan menentukan sikapnya soal KTT G20.
Meski beberapa hari lalu dia berkoar-koar telah menolak Presiden Rusia Vladimir Putin hadir di G20.
Biden dengan penasihatnya dilaporkan masih berdiskusi mengenai pendekatan mereka pada KTT G20 nanti.
Biden dengan tegas meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20 setelah melakukan penyerangan ke Ukraina.
Ia juga telah berbicara dengan Indonesia, yang menjadi penyelenggara, untuk mengambil langkah mengutuk Rusia.
Namun belum ada keputusan para pemimpin untuk melakukan boikot G20 mengingat pertemuan G20 masih akan diselenggarakan 6 bulan lagi.
“Presiden secara terbuka mengungkapkan ia menentang Presiden Putin menghadiri G20,” tutur Sekretaris Gedung Putih, Jen Psaki, Jumat (29/4/2022).
Ia mengungkapkan masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana kemungkinan yang terjadi dari pertemuan G20.
“Masih 6 bulan lagi. Kami tak tahu bagaimana memprediksinya, pada titik ini kami belum bisa memprediksi bagaimana itu akan terlihat,” katanya.
Gedung Putih realistis, G20 tak akan secara kolektif menghapus Rusia dari jajarannya karena keputusan itu kemungkinan akan membutuhkan consensus.
Selain itu, China telah jelas tidak mendukung langkah seperti itu.
Hal itu jelas berbeda dari ketika Rusia dikeluarkan dari G8 setelah aneksasi Krimea pada 2014.
