Perdana Menteri Pakistan Tuduh Amerika Serikat Dalang di Balik Desakan Perubahan Rezim di Negaranya
ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Sabtu (2/4/2022) mengatakan langkah untuk menggulingkannya dari jabatannya adalah upaya perubahan rezim yang didukung Amerika Serikat.
Dilansir Bangkok Post, Khan menghadapi mosi tidak percaya di majelis rendah Parlemen pada hari Minggu dan sebagian besar pengamat percaya dia dalam bahaya kalah.
Dia mengatakan kepada sekelompok wartawan asing bahwa langkah untuk menggulingkan dirinya adalah campur tangan terang-terangan dalam politik domestik Amerika Serikat.
Khan juga berselisih dengan tentara negaranya, setelah bentrok dengan jenderal senior yang menjabat sebelumnya karena promosi.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa mengatakan negaranya berusaha untuk memperluas hubungannya dengan Washington.
Pernyataan ini diucapkan Javed, sehari setelah Islamabad memprotes kedutaan AS atas dugaan campur tangan dalam urusan internalnya.
Amerika Serikat telah membantah klaim Khan bahwa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahannya.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam, Khan menyebut AS sebagai negara di balik sebuah surat ancaman yang ia gembar-gemborkan setelah sekutu-sekutu penting meninggalkannya.
Dia mengatakan itu adalah bukti konspirasi internasional untuk menggulingkannya, meskipun dia belum merilis dokumen itu secara terbuka.
Dalam perkembangan terpisah, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pergerakan yang diperlukan telah dilakukan dan Komite Keamanan Nasional negara itu, yang mencakup pemimpin sipil dan militer terkemuka, menyebut dugaan campur tangan itu sebagai hal yang tidak dapat diterima
“Untuk negara merdeka, pesan seperti ini yang tampaknya menentang perdana menteri sebenarnya bertentangan dengan bangsa kita,” kata Khan dalam pidatonya, Kamis lalu.
Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan tuduhan itu tidak benar.
“Kami mengikuti perkembangan di Pakistan, dan kami menghormati, kami mendukung proses konstitusional Pakistan dan supremasi hukum,” katanya.
Khan berjuang untuk mendapatkan kembali dukungan setelah media lokal mengatakan lawan-lawannya telah menarik 196 anggota parlemen ke pihak mereka, jauh di atas 172 yang dibutuhkan di Majelis Nasional untuk kembali memilih mantan bintang kriket itu.
Oposisi telah menunjuk Shehbaz Sharif, saudara dari mantan pemimpin yang mengasingkan diri Nawaz Sharif, untuk memimpin pemerintahan koalisi berikutnya jika Khan tersingkir.
Perdana menteri memiliki hubungan yang tegang dengan AS, setelah menolak undangan ke pertemuan puncak demokrasi Presiden Joe Biden pada bulan Desember dan memuji kemenangan Taliban di Afghanistan.
Kedua pemimpin masih belum berbicara melalui telepon.
Pada saat yang sama, Khan telah meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia bahkan bertemu dengan Vladimir Putin di Moskow.
Sedangkan, rival Khan, Shehbaz Sharif telah berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan AS dan Uni Eropa jika dia menang.
Gejolak politik mengguncang pasar Pakistan.
Rupee juga diperdagangkan pada rekor terendah terhadap dolar AS dan para ekonom mengatakan konflik tersebut dapat menghambat upaya pemerintah untuk menegosiasikan pelepasan angsuran pinjaman dari Dana Moneter Internasional.
Militer Pakistan, yang pernah menjadi penerima utama senjata Amerika, juga telah mengupayakan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang setelah menjadi semakin bergantung pada China untuk persenjataan.
Khan bentrok dengan para jenderal top setelah secara terbuka tidak setuju dengan panglima militer atas promosi penting, merusak hubungan penting yang telah membantunya tetap berkuasa.
Lawan politik mantan pemain kriket itu mengkritik tindakan Khan yang menyalahkan AS.
“Ini bukan permainan. Ini bukan kriket,” Bilawal Bhutto Zardari, ketua bersama Partai Rakyat Pakistan, mengatakan pada hari Kamis.
“Kita harus memikirkan Pakistan terlebih dahulu dan taktik kekanak-kanakan seperti itu harus diakhiri,” lanjutnya.
