Presiden AAYG Berharap AUKUS Bisa Memperkuat Stabilitas Kawasan di Indo-Pasifik
JAKARTA – Presiden Asian African Youth Goverment (AAYG), Respiratori Saddam Al Jihad memberikan pandangannya terkait hadirnya AUKUS, kerja sama pertahanan yang dibuat Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Diketahui AUKUS pertama kali diumumkan pembentukannya pada 15 September 2021.
Saddam berharap hadirnya AUKUS bisa memperkuat stabilitas kawasan di Indo-Pasifik.
Menurutnya, kecenderungan China yang agresif di kawasan memerlukan perimbangan.
Sehingga, kehadiran AUKUS kata dia diharpkan bisa menjadi penyeimbang sehingga tidak ada satu kekuatan yang paling dominan di Indo-Pasifik.
“Indo-Pasifik memerlukan kekuatan luar untuk mengimbangi agresifitas China, karena dalam sejarah dunia negara yang agresif atau dominan cenderung memicu lahirnya konflik atau perang,” ujar Saddam dalam keterangan, Sabtu (1/1/2022).
Dia mengatakan, pro dan kontra terkait kemunculan AUKUS di Indo-Pasifik merupakan sesuatu yang wajar.
Terlebih, kekhawatiran tersebut menyangkut stabilitas keamanan kawasan.
“Tetapi, selama itu bertujuan menjaga perdamaian dan adanya komitmen aktivitas non-agresifitas, saya kira no-problem,” ucapnya.
Saddam pun menyebut AAYG menyarankan agar negara-negara yang tergabung dalam aliansi AUKUS menjalin komunikasi ke negara-negara Indo-Pasifik.
Sehingga, AUKUS bisa diterima dan didukung.
“Terpenting adalah komunikasi atau penjelasan rasionalisasi kehadiran AUKUS. Selain memperkuat postur pertahanan khususnya Australia, juga perlu penjelasan yang dapat diterima tentang stabilitas kawasan dan mamnfaat lain bagi negara anggota kawasan,” kata Saddam.
Sebagai informasi, setelah pembentukan AUKUS diumumkan, pada 11 November 2021, Australia secara resmi membentuk program kapal selam nuklir.
Program kapal selam nuklir tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang mengizinkan pertukaran informasi penggerak nuklir Angkatan laut di antara ketiga negara.
Penadatanganan perjanjian tersebut melibatkan Australia yang diwakili Menteri Pertahanan Peter Dutton, AS melalui Kuasa Usaha AS Michael Goldman, dan Inggris lewat Komisaris Tinggi (Duta Besar) Inggris Victoria Treadell.
